Paris – Di bawah langit-langit megah Istana Élysée, di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang langsung menggemparkan dunia pendidikan Indonesia: seluruh sekolah di Tanah Air diperintahkan mempelajari Bahasa Prancis. Bukan wacana, bukan rencana, melainkan instruksi yang sudah instruksi yang sudah berjalan.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran Bahasa Prancis diperluas di seluruh jenjang pendidikan Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama pendidikan dengan Prancis. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysée, Paris, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.
“Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo langsung di hadapan Macron, sebuah momen yang sekaligus menjadi sinyal kuat betapa eratnya hubungan bilateral kedua negara saat ini.
Lawatan ke Paris ini bukan kunjungan biasa. Prabowo menyebut bahwa ini merupakan kunjungan ketiganya ke Prancis dalam tahun yang sama. Sebelumnya, ia telah mengunjungi Paris pada 23 Januari 2026 usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan kembali pada 14 April 2026 setelah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa.
“Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis. Saya sempat menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan menghormati kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan pencapaian bersejarah yang diraih Indonesia setahun sebelumnya. “Tahun lalu, Indonesia mendapat penghormatan besar karena diundang ikut dalam defile 14 Juli, Hari Nasional Republik Prancis. Mungkin kita adalah negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa,” tuturnya.
Instruksi soal Bahasa Prancis menjadi bagian dari agenda bilateral yang lebih luas dan strategis. Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini mencakup kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, dan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa.
Prabowo juga memuji kepemimpinan Macron di panggung internasional. “Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo belum selesai bergema sebelum Senayan langsung bergerak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meminta penjelasan resmi terkait arah kebijakan pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah. Menurutnya, kejelasan mengenai program tersebut perlu dipaparkan secara rinci dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, termasuk menyangkut kesiapan implementasi di lapangan.
Lalu mengusulkan agar jika kesiapan pemerintah belum menyeluruh, pembelajaran Bahasa Prancis bisa menjadi mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu dulu. “Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting,” katanya.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegas Lalu.
Kritik DPR terasa lebih tajam karena ada preseden yang belum tuntas diselesaikan. Sebelumnya, saat menjamu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta pada 23 Oktober 2025, Prabowo juga pernah menginstruksikan agar Bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengingatkan bahwa wacana Bahasa Portugis tersebut hingga hari ini tidak pernah ditindaklanjuti secara konkret. “Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ungkap Lalu.
Pertanyaan yang menggelantung: apakah Bahasa Prancis akan bernasib sama dengan Bahasa Portugis diumumkan dengan lantang di panggung diplomasi, lalu menguap begitu saja?
Di luar perdebatan politik, para praktisi pendidikan mengingatkan tantangan teknis yang tidak kecil. Menambahkan Bahasa Prancis ke dalam kurikulum nasional berarti membutuhkan ribuan guru yang kompeten, buku ajar yang memadai, alokasi jam pelajaran yang mungkin harus mengorbankan mata pelajaran lain, serta anggaran yang tidak sedikit, semua itu harus disiapkan sebelum instruksi bisa berjalan di lapangan.
Komisi X DPR menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik bukan sekadar mengikuti momentum kunjungan diplomatik.
Gagasan memperluas penguasaan bahasa asing di kalangan pelajar Indonesia secara prinsipil adalah langkah yang positif. Dalam era globalisasi, kemampuan berbahasa Prancis membuka akses ke komunitas ilmiah internasional, peluang beasiswa di Eropa, dan jaringan diplomatik yang luas. Namun, antara instruksi presiden di podium Istana Élysée dan pelaksanaannya di ruang kelas sekolah pelosok Indonesia terdapat jurang yang hanya bisa dijembatani oleh perencanaan yang matang, anggaran yang nyata, dan komitmen yang konsisten.
