Washington DC – Dalam satu kalimat yang mengguncang panggung diplomatik internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah seorang sekutu lama menjadi sasaran ancaman militer. Kali ini bukan Iran. Bukan pula Rusia atau China. Melainkan Oman negara Arab yang selama lebih dari dua abad menjadi mitra setia Washington.
Saat rapat kabinet di Gedung Putih pada Rabu (27/5/2026), seorang reporter mengajukan pertanyaan kepada Trump: “Apakah Anda akan menerima kesepakatan jangka pendek yang memungkinkan Iran dan Oman untuk mengendalikan selat tersebut?”
Jawaban Trump tidak membutuhkan waktu lama dan tidak mengandung ambiguitas. “Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional. Oman akan berperilaku seperti negara lain, atau kita harus meledakkan mereka,” tegas Trump di hadapan jajaran kabinetnya.
Trump sekaligus menegaskan posisi AS secara gamblang: “Selat itu akan terbuka untuk semua orang. Kami yang akan mengawasinya. Tapi tidak ada yang akan mengendalikannya.”
Pernyataan itu semula memicu spekulasi bahwa Trump mungkin salah bicara, menyebut “Oman” saat yang dimaksud adalah “Iran.” Namun spekulasi itu segera terbantahkan. Departemen Luar Negeri AS kemudian secara resmi membagikan komentar tersebut di media sosial dengan transkrip yang secara eksplisit merujuk pada Oman mengonfirmasi bahwa ancaman itu memang disengaja dan ditujukan kepada negara Arab tersebut.
Ancaman Trump ini terasa lebih mengejutkan ketika ditempatkan dalam konteks hubungan bilateral kedua negara.
Oman dikenal sebagai negara yang netral dan belum pernah menyatakan niat bergabung dengan Iran dalam mengendalikan Selat Hormuz. AS dan Oman adalah sekutu dekat dengan hubungan yang telah terjalin lebih dari 200 tahun, mencakup kemitraan keamanan, perjanjian perdagangan bebas, dan kesepakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oman bahkan sebelumnya telah bertindak sebagai mediator utama antara AS dan Iran ketika kedua negara berupaya menyelesaikan perang yang meletus sejak 28 Februari 2026, saat AS dan Israel menyerang Iran. Tanpa Oman, saluran diplomasi antara Washington dan Teheran nyaris tidak akan pernah terbuka.
Kemarahan Trump bukan tanpa latar belakang geopolitik yang berat. Selat Hormuz jalur pelayaran utama bagi produk energi global dan pupuk pertanian selama beberapa dekade telah beroperasi sebagai jalur internasional yang bebas. Namun sejak AS dan Israel mulai membombardir Iran pada bulan Februari, Teheran menutup selat itu dan mulai menegaskan kedaulatannya. Sebagian jalur perairan tersebut memang melewati wilayah teritorial Iran dan Oman.
Lalu lintas maritim melalui selat itu, yang pada masa damai mengalirkan sekitar 20 persen minyak dan gas dunia, sebagian besar terhenti sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Tidak berhenti di ancaman terhadap Oman, Trump dalam rapat yang sama kembali mempertegas posisinya yang keras. Trump juga mengulangi seruannya kepada negara-negara Arab termasuk Arab Saudi dan Qatar untuk membangun hubungan formal dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata AS-Iran di masa depan.
Ancaman terhadap Oman bukan kali pertama Trump menggunakan bahasa militer yang provokatif dalam konflik ini. Ini adalah pola yang telah berulang sejak perang dimulai.
Pada awal konflik, Trump mengancam akan membom Iran “dua puluh kali lebih keras” jika Teheran membatasi aliran minyak melalui Selat Hormuz. Lalu lintas maritim melalui selat itu dilaporkan turun setidaknya 70 persen, dengan sekitar 13 juta barel minyak yang biasanya melintas setiap harinya terhenti.
Trump bahkan melalui media sosialnya pernah menuntut Iran menghentikan blokade Selat Hormuz, atau AS akan membom Republik Islam tersebut “kembali ke Zaman Batu.”
Pada 22 Maret 2026, Trump mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, mengancam akan menghantam dan menghancurkan pembangkit listrik Iran mulai dari yang terbesar. Teheran merespons dengan menyatakan seluruh infrastruktur energi AS di kawasan akan dijadikan target jika Iran diserang.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada awal April mengonfirmasi bahwa AS telah melancarkan lebih dari 10.000 misi serangan terhadap Iran sejak perang dimulai, dan menyatakan bahwa hari itu akan menjadi volume serangan terbesar sejak hari pertama operasi.
Respons dari komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia tidak membutuhkan waktu lama.
Raed Jarrar, Direktur Advokasi di kelompok Hak Asasi Manusia DAWN yang berbasis di AS, menyamakan komentar Trump dengan pernyataan seorang bos mafia. “Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat persis seperti mengikat semua orang lain,” tegas Jarrar kepada Al Jazeera.
Jarrar melanjutkan: “Mengancam untuk ‘meledakkan’ negara Arab karena perairannya kebetulan berada di sepanjang jalur minyak yang ingin dibuka kembali oleh Washington adalah logika tanpa hukum yang sama yang menghasilkan perang ini pada bulan Februari dan itu adalah sinyal paling jelas bahwa gencatan senjata apa pun yang ditengahi pemerintahan ini hanya akan bertahan sampai presiden kehilangan kesabarannya lagi dalam rapat kabinet.”
Ancaman terhadap Oman muncul pada saat yang paling kritis: ketika pembicaraan damai di Doha disebut tengah mendekati titik kesepakatan. Trump dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa dirinya tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan dengan Iran, seolah mengirimkan sinyal bahwa Washington masih memegang kendali penuh atas tempo negosiasi.
Satu hal menjadi jelas: selama Selat Hormuz belum sepenuhnya bebas dan kesepakatan damai belum ditandatangani, tidak ada satu pun negara di kawasan Teluk bahkan sekutu dekat sekalipun yang benar-benar aman dari ujung lidah Donald Trump.
