Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengubah pola distribusi program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai kini, Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi diberikan dalam bentuk paket bawaan untuk dikonsumsi pada hari libur. Satu prinsip baru yang tegas ditanamkan: makanan hanya hadir ketika siswa hadir di sekolah.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sanjaya, mengumumkan kebijakan baru ini secara resmi. “Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” tegas Sony di Jakarta, Rabu (26/5/2026).
Sony menjelaskan lebih lanjut perubahan mendasar dari kebijakan ini: “Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah, sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Penghentian sistem bundling ini juga bertujuan mengurangi potensi pemborosan sekaligus menjaga kualitas makanan tetap baik saat diterima peserta didik. Menurut Sony, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola operasional MBG secara nasional dan penyesuaian efisiensi anggaran pemerintah.
Implikasi kebijakan ini cukup konkret: siswa di sekolah lima hari mendapat MBG lima hari, dan sekolah enam hari mendapat enam hari.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan prinsip ini secara gamblang “Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka mendapatkan MBG lima hari. Jika ada sekolah yang enam hari, maka diberikan enam hari. Berdasarkan data, mayoritas sekolah menerapkan lima hari sekolah,” ujar Dadan, Jumat (27/3/2026).
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menyatakan bahwa pelaksanaan MBG disesuaikan dengan kalender pendidikan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kebijakan menghentikan distribusi saat libur sekolah bukan tanpa preseden. Langkah serupa sudah diterapkan pada libur Lebaran Idul Fitri 2026 dan hasilnya terukur secara fiskal.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, penghentian sementara program MBG selama periode Idul Fitri 2026 berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 5 triliun. “Tentu saja (hemat anggaran). Yaitu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya,” kata Dadan saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia merinci bahwa selama libur Lebaran, penyaluran MBG untuk siswa sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026, sementara penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berakhir pada 17 Maret 2026, sebelum akhirnya program kembali beroperasi penuh pada 31 Maret 2026.
Angka Rp 5 triliun dari libur Lebaran hanyalah pemanasan. Proyeksi penghematan dari penerapan prinsip “MBG hanya di hari sekolah” secara penuh jauh lebih besar.
Usulan efisiensi program MBG melalui pengurangan frekuensi pemberian makan menjadi lima hari dalam sepekan, mengikuti hari efektif sekolah dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 40 triliun per tahun.
Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN tercatat mencapai Rp 268 triliun untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dengan potensi efisiensi hingga Rp 40 triliun, dana tersebut bisa dialihkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat atau meningkatkan kualitas menu yang disajikan.
Di tengah penghentian distribusi untuk siswa saat libur, BGN memastikan kelompok paling rentan tidak ditinggalkan begitu saja.
BGN memastikan program MBG tetap berjalan bagi kelompok penerima manfaat yang tergolong rentan, yaitu ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, guna memastikan pemenuhan gizi kelompok tersebut tidak terhenti selama masa libur sekolah.
Dadan menegaskan bahwa di tahun 2026, BGN berfokus pada peningkatan kualitas program sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tata kelola ini menjadi bagian integral dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak gizi yang nyata bagi anak-anak Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut menegaskan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan program yang transparan dan akuntabel. “Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Perubahan kebijakan ini memang logis dari sudut pandang fiskal. Namun sejumlah kalangan mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dampak gizi jangka panjang, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang mengandalkan MBG sebagai sumber protein dan kalori utama mereka.
Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah, apakah penghematan anggaran dari peniadaan MBG saat libur akan secara nyata dialihkan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas program atau sekadar menjadi pos efisiensi yang tidak kembali ke meja makan anak-anak Indonesia?
#MakanBergiziGratis
#MBG2026
#BGN
#ProgramMBG
#EfisiensiBGN
