Jakarta — Wacana besar mengenai masa depan tenaga pendidik kembali mencuat di parlemen. Seorang anggota Komisi X DPR RI mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usulan itu ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan alasan dunia pendidikan membutuhkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih kuat bagi para guru.
Gagasan tersebut muncul di tengah masih banyaknya persoalan yang dihadapi tenaga pendidik, mulai dari ketimpangan penghasilan, status honorer yang belum jelas, hingga sistem rekrutmen ASN dan PPPK yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah guru di daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menilai sistem status guru di Indonesia saat ini terlalu berlapis dan membingungkan. Menurutnya, keberadaan berbagai kategori seperti guru ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga honorer membuat kualitas perlindungan dan kesejahteraan guru menjadi tidak merata.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah besar dengan menyatukan seluruh guru di bawah satu sistem kepegawaian nasional sebagai PNS. Dengan begitu, para guru dinilai akan memiliki kepastian karier, tunjangan, perlindungan kerja, hingga jaminan hari tua yang lebih jelas.
Menurutnya, guru memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa sehingga negara seharusnya memberikan perhatian yang setara terhadap seluruh tenaga pendidik tanpa membedakan status administrasi mereka.
Usulan tersebut mendapat perhatian luas karena persoalan guru honorer memang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum sepenuhnya selesai.
Di berbagai daerah, masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah standar layak, bahkan ada yang hanya memperoleh ratusan ribu rupiah per bulan. Sebagian guru juga mengaku telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian pengangkatan tetap.
Program PPPK yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi ternyata belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh tenaga honorer. Banyak guru masih belum lolos seleksi karena keterbatasan formasi maupun persoalan administrasi.
Kondisi itu membuat wacana pengangkatan seluruh guru menjadi PNS kembali mendapat dukungan dari sebagian kalangan pendidik dan organisasi profesi guru.
Meski dinilai berpihak pada guru, usulan tersebut diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dari sisi fiskal negara.
Jumlah guru di Indonesia mencapai jutaan orang, termasuk guru negeri, swasta, honorer, hingga tenaga pendidikan di daerah terpencil. Jika seluruhnya diangkat menjadi PNS, pemerintah harus menyiapkan anggaran sangat besar untuk:
- gaji pokok
- tunjangan profesi
- jaminan pensiun
- fasilitas ASN
- hingga pembiayaan administrasi kepegawaian nasional.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah harus menghitung secara hati-hati dampak jangka panjang terhadap APBN apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai status guru swasta yang selama ini berada di bawah yayasan pendidikan. Sejumlah pihak menilai perlu ada kajian mendalam agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun ketimpangan baru dalam sistem pendidikan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang telah memberi sinyal ingin memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Selain program perbaikan sekolah dan penguatan makan bergizi gratis bagi siswa, pemerintah juga disebut tengah mengevaluasi sistem kesejahteraan guru serta kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
Beberapa program rekrutmen PPPK untuk guru juga masih berjalan hingga 2026 sebagai bagian dari penataan tenaga pendidik nasional.
Namun hingga kini pemerintah belum memberikan sinyal resmi apakah akan mempertimbangkan usulan seluruh guru menjadi PNS atau tetap mempertahankan sistem campuran ASN dan PPPK.
Wacana tersebut langsung menjadi perbincangan di media sosial dan lingkungan pendidikan. Sebagian guru menyambut positif usulan tersebut karena dianggap memberikan kepastian hidup dan penghargaan atas pengabdian mereka selama ini.
Namun ada juga pihak yang menilai kualitas pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan perubahan status kepegawaian. Mereka menilai pemerintah juga perlu fokus pada:
- peningkatan kualitas pelatihan guru
- pemerataan fasilitas sekolah
- distribusi tenaga pendidik
- hingga kurikulum yang sesuai kebutuhan zaman.
Beberapa pengamat juga mengingatkan bahwa status PNS tidak otomatis meningkatkan mutu pendidikan apabila sistem evaluasi dan pengembangan kompetensi guru tidak diperkuat.
Usulan agar seluruh guru di Indonesia diangkat menjadi PNS membuka kembali diskusi besar mengenai masa depan pendidikan nasional dan kesejahteraan tenaga pendidik. DPR menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi permanen atas persoalan guru honorer dan ketidakpastian status kerja yang selama ini terjadi.
Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak anggaran dan kesiapan sistem birokrasi apabila kebijakan besar itu benar-benar diterapkan. Untuk saat ini, wacana tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan politik dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
