Jakarta — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan sinyal keras kepada warga negara Indonesia yang masih menyimpan aset atau dana di luar negeri tanpa pelaporan yang sesuai kepada otoritas pajak. Pemerintah memberi tenggat waktu enam bulan bagi para pemilik dana untuk segera melakukan repatriasi atau membawa kembali aset mereka ke Indonesia.
Kebijakan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat sistem perpajakan nasional dan memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global serta melemahnya nilai tukar rupiah.
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang membuka program pengampunan pajak atau tax amnesty baru. Namun pemerintah memberikan kesempatan terbatas selama enam bulan agar pemilik aset di luar negeri dapat secara sukarela membawa dan melaporkan hartanya ke dalam sistem domestik.
Menurutnya, setelah masa transisi tersebut berakhir, pengawasan terhadap aliran dana dan kepemilikan aset luar negeri akan diperketat secara signifikan.
Pemerintah disebut tengah memperkuat integrasi data perpajakan internasional serta pengawasan terhadap transaksi lintas negara yang melibatkan wajib pajak Indonesia.
Purbaya juga menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, pemerintah tidak berencana kembali membuka program tax amnesty, kecuali ada instruksi langsung dari Presiden.
Pernyataan ini dinilai penting karena sebelumnya banyak pihak memperkirakan pemerintah akan kembali menggunakan skema pengampunan pajak untuk menarik dana WNI dari luar negeri di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah.
Namun pemerintah kini memilih pendekatan pengawasan yang lebih ketat dibanding memberikan relaksasi besar seperti periode tax amnesty sebelumnya.
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS dalam perdagangan pekan ini.
Purbaya sebelumnya juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat berdampak besar terhadap kondisi APBN, pembayaran utang, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Situasi geopolitik global, terutama memanasnya konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat, disebut menjadi salah satu faktor utama yang menekan pasar keuangan dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang.
Dalam kondisi seperti ini, masuknya dana milik WNI dari luar negeri dianggap dapat membantu memperkuat likuiditas domestik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah juga memberi sinyal akan memperkuat langkah penegakan hukum perpajakan setelah tenggat enam bulan berakhir.
Direktorat Jenderal Pajak saat ini diketahui mulai melakukan berbagai langkah agresif, termasuk pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak di beberapa wilayah Indonesia.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan perombakan internal di tubuh Direktorat Jenderal Pajak usai muncul berbagai polemik terkait sistem restitusi dan pengawasan perpajakan.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan pemerintah tengah memperketat disiplin fiskal dan pengawasan terhadap aset maupun transaksi wajib pajak.
Dorongan repatriasi aset sebenarnya bukan hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara juga mulai memperketat pengawasan terhadap dana warga negaranya yang tersimpan di luar negeri melalui pertukaran data perbankan internasional dan sistem pelaporan lintas negara.
Indonesia sendiri telah tergabung dalam skema Automatic Exchange of Information (AEoI), yang memungkinkan otoritas pajak memperoleh data keuangan warga negara Indonesia dari berbagai yurisdiksi internasional. Hal inilah yang membuat ruang penyimpanan aset tanpa pelaporan semakin sempit.
Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengambil pendekatan lebih keras terhadap aset WNI di luar negeri. Dengan tenggat enam bulan yang diberikan, pemerintah berharap dana-dana tersebut segera kembali masuk ke Indonesia sebelum pengawasan pajak diperketat lebih jauh.
Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah, repatriasi aset dinilai dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di dalam negeri.
