New York / Teheran — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat bersama sejumlah negara Teluk mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait krisis Selat Hormuz. Langkah Washington itu langsung memicu reaksi keras dari Iran yang menilai proposal tersebut sarat kepentingan politik dan menyudutkan Teheran secara sepihak.
Pemerintah Iran bahkan menuduh AS berupaya “memutarbalikkan fakta” dengan menggambarkan Iran sebagai ancaman utama bagi keamanan pelayaran dunia, padahal menurut Teheran, konflik di kawasan dipicu oleh agresi militer Amerika Serikat dan sekutunya sendiri.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling strategis di dunia karena menjadi pintu utama distribusi minyak dari kawasan Teluk menuju pasar global. Sebelum konflik memanas, sekitar 20 persen kebutuhan minyak dunia melewati jalur sempit tersebut.
Namun sejak perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkat pada awal 2026, jalur tersebut berkali-kali terganggu akibat ancaman militer, pemasangan ranjau laut, hingga pembatasan pelayaran. Kondisi itu membuat harga minyak global sempat melonjak tajam dan mengguncang pasar internasional.
Dalam rancangan resolusi terbaru, Amerika Serikat bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar meminta DK PBB mendesak Iran untuk:
- menghentikan serangan terhadap kapal
- membuka kembali kebebasan navigasi
- menghentikan pemasangan ranjau laut
- mengungkap lokasi ranjau yang telah dipasang
- menghentikan pungutan atau “tarif” terhadap kapal yang melintas di Hormuz.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut Iran telah “menyandera ekonomi dunia” melalui ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Washington menilai resolusi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan keamanan energi dunia.
Selain itu, draf resolusi juga mendorong pembentukan koridor kemanusiaan di kawasan Selat Hormuz guna memastikan distribusi bantuan dan barang penting tetap berjalan.
Iran langsung menolak keras proposal tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum, Kazem Gharibabadi, menilai langkah AS hanyalah upaya politik untuk melindungi agresi militer Washington dan sekutunya di kawasan.
Menurut Iran, rancangan resolusi itu sengaja mengabaikan fakta bahwa Teheran selama ini menjadi target tekanan ekonomi, serangan militer, dan blokade laut.
Perwakilan Iran di PBB juga meminta seluruh anggota Dewan Keamanan menolak resolusi tersebut dan tidak tunduk pada tekanan politik AS.
Teheran menegaskan solusi sebenarnya bukanlah tekanan baru terhadap Iran, melainkan penghentian perang, pencabutan blokade laut, dan pemulihan stabilitas kawasan secara menyeluruh.
Situasi semakin rumit karena China dan Rusia disebut berpotensi kembali memveto resolusi tersebut di DK PBB. Sebelumnya, proposal serupa gagal lolos setelah dua negara tersebut menilai isi resolusi terlalu berat sebelah dan berpotensi melegitimasi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran.
Duta Besar Rusia untuk PBB bahkan menyebut rancangan sebelumnya mengandung unsur konfrontatif dan berbahaya bagi hukum internasional.
Untuk menghindari veto, AS dikabarkan telah merevisi sejumlah poin, termasuk mengurangi bahasa yang membuka peluang intervensi militer langsung. Namun belum ada kepastian apakah perubahan tersebut cukup untuk mendapatkan dukungan penuh DK PBB.
Ketidakpastian di Selat Hormuz terus memicu kekhawatiran global karena jalur tersebut sangat penting bagi distribusi energi dunia. Gangguan berkepanjangan dapat berdampak pada:
- lonjakan harga minyak
- kenaikan biaya logistik global
- pelemahan mata uang negara berkembang
- hingga ancaman inflasi dunia.
Beberapa negara Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah juga mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan krisis energi berkepanjangan.
Usulan resolusi Amerika Serikat di DK PBB terkait Selat Hormuz memperlihatkan bahwa konflik Iran dan Barat kini tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga di arena diplomasi internasional.
Sementara Washington menilai resolusi tersebut penting demi menjaga keamanan jalur energi dunia, Iran melihatnya sebagai alat politik untuk menekan dan menyudutkan Teheran. Dengan potensi veto dari Rusia dan China, pertarungan diplomatik di PBB diperkirakan masih akan berlangsung sengit dalam beberapa hari ke depan.
