JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melontarkan peringatan keras mengenai tantangan serius dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nasional. Dengan alokasi anggaran yang melonjak hingga lebih dari Rp110 triliun pada tahun 2025, Tito menekankan bahwa hanya satu solusi yang krusial untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak: Digitalisasi total.
Penegasan urgensi ini disampaikan Tito dalam Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional Piloting Digitalisasi Bansos di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (4/12/2025).
Menurut Mendagri, tantangan terbesar saat ini adalah ketidakakuratan data penerima yang sangat dinamis. Data yang statis dan jarang diperbarui menyebabkan penyaluran Bansos kerap salah sasaran, membuka peluang kebocoran anggaran negara.
“Ada penerima bansos yang sudah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi ASN, dan ada juga yang wafat,” ujar Tito, menyoroti realitas data penerima yang seringkali tertinggal.
Tito menegaskan bahwa penyaluran Bansos adalah amanah konstitusi dan tugas negara untuk melindungi masyarakat terlantar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan sosial sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar.
Ancaman Kebocoran Rp110 Triliun Diatasi Digitalisasi
Pemerintah berupaya membangun sistem terpadu yang lebih responsif melalui proyek uji coba digitalisasi ini. Digitalisasi diharapkan mampu menyinkronkan data secara real-time, meminimalisir duplikasi, dan secara fundamental mencegah kebocoran anggaran triliunan rupiah.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan peningkatan signifikan alokasi anggaran Bansos tahun 2025 yang kini mencapai lebih dari Rp110 triliun. Peningkatan ini merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan.
“Dengan adanya tambahan BLTS dan penebalan bansos reguler yang disalurkan pada Juni-Juli lalu, alokasi anggaran bansos tahun 2025 meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun. Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Mensos, melalui keterangan resmi pada Jumat (7/11/2025).
Anggaran jumbo tersebut, yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp75 triliun, kini mencakup penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako. Penekanan Mendagri Tito Karnavian terhadap digitalisasi adalah kunci agar dana sebesar ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, menjamin bahwa perhatian negara benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
#Mendagri #TitoKarnavian #DigitalisasiBansos #Bansos2025 #AnggaranNegara #Mensos #PKH #BLTS #ReformasiBirokrasi #TepatSasaran
