Gelombang pemberantasan korupsi di Jawa Timur belum juga surut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menabuh genderang penegakan hukum dengan menahan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun anggaran 2019–2022.
Mereka adalah HAS, JPP, dan WK dari unsur swasta serta SUK, mantan kepala desa di Tulungagung. Keempatnya langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terhitung sejak 2 hingga 21 Oktober 2025.
“Dengan penetapan ini, total sudah 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hibah Jatim—13 pihak pemberi dan delapan penerima,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
Kasus ini sejatinya adalah benang kusut lama. KPK menemukan pola yang sistematis sejak 2019 hingga 2022, ketika jatah dana hibah dikoordinasikan dari tingkat legislatif hingga akar rumput. Pengusutan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2022 yang membuka tabir dugaan “persekongkolan dana publik” yang melibatkan politisi dan pihak swasta.
Di tengah sistem yang semestinya mendukung pembangunan daerah, dana hibah justru menjadi ladang transaksi politik. Berdasarkan hasil penyidikan, aliran dana hibah dikondisikan lewat Pokok-pokok Pikiran (Pokir) milik KUS, Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024. Bersama sejumlah koordinator lapangan, ia diduga mengatur pencairan dana untuk berbagai Pokmas di wilayah Jawa Timur.
Empat tersangka baru — JPP, HAS, SUK, dan WK — berperan sebagai “arsitek lapangan”. Mereka menyusun proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara mandiri agar proposal hibah mereka disetujui. Namun, di balik aktivitas administratif itu, terselip kesepakatan ijon: sebagian dana dikembalikan dalam bentuk fee politik agar pencairan berjalan mulus.
Skemanya terencana. Dari setiap proyek hibah, KUS mendapat bagian 15–20 persen, koordinator lapangan 5–10 persen, pengurus Pokmas 2,5 persen, dan administrator 2,5 persen. Hasil akhirnya: hanya sekitar 55–70 persen dana hibah yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
KPK mencatat, selama periode empat tahun itu, KUS menerima komitmen fee hingga Rp32,2 miliar — angka yang membuat dana publik seolah menjadi “kas pribadi politikus”.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap mandat publik,” ujar Asep.
Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun, Asep menekankan, operasi hukum ini tak berhenti pada penindakan semata. KPK kini juga bergerak pada fungsi koordinasi dan supervisi untuk memperbaiki sistem hibah daerah agar kebocoran tidak berulang.
“KPK terus melakukan pendampingan kepada Pemprov Jawa Timur melalui rekomendasi perbaikan perencanaan dan penganggaran. Kami ingin setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan strategi law enforcement and governance improvement yang menegaskan dua hal: hukum harus tegas, dan sistem birokrasi harus dibenahi.
Kasus hibah Jatim menjadi cermin gelap dari wajah birokrasi daerah yang masih menyisakan ruang transaksi dalam program bantuan sosial. Namun di sisi lain, ini juga menjadi momentum untuk mengembalikan marwah tata kelola publik — dari politik uang menuju politik pelayanan.
Korupsi dana hibah bukan hanya pencurian uang rakyat, tapi juga perampasan hak-hak sosial masyarakat yang seharusnya menerima manfaat langsung.
KPK menegaskan, operasi ini bukan akhir, melainkan babak baru dari reformasi birokrasi berbasis integritas. Pemerintahan bersih tak lahir dari niat baik semata, tapi dari sistem yang tak memberi ruang sedikit pun bagi kompromi koruptif.
Dalam pusaran kasus hibah Jatim, publik kini menanti: apakah ini sekadar drama penangkapan, atau awal dari revolusi transparansi anggaran di tingkat daerah?
#KPK #KorupsiHibahJatim #ReformasiBirokrasi #UangRakyat #TransparansiAnggaran
