Langit ekonomi Indonesia di Bangka Belitung seolah menggelegar ketika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban enam smelter ilegal. Langkah itu bukan sekadar operasi tambang, melainkan operasi moral — sebuah upaya mengembalikan kedaulatan negara atas setiap butir timah dan logam tanah jarang yang selama ini bocor ke tangan asing dan para pemburu rente.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan ini sebagai titik balik sejarah pengelolaan sumber daya nasional. “Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menurut Fakhrul, lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung. Namun, selama bertahun-tahun, negara kehilangan potensi penerimaan hingga triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.
“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” katanya tegas.
Namun ia mengingatkan, kedaulatan yang tak disertai efisiensi bisa berubah menjadi “nasionalisme yang mahal.” Aset hasil penertiban harus dikelola secara produktif dan transparan, bukan sekadar berpindah tangan dari pelaku ilegal ke lembaga negara.
Ketika smelter ilegal disita dan dikelola BUMN seperti PT Timah Tbk, tantangannya berubah: bukan lagi pada soal hukum, melainkan pada kemampuan menciptakan value chain yang berdaya saing. “Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi. Kalau tidak disertai riset, inovasi, dan governance yang transparan, kita hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” lanjut Fakhrul.
Ia menilai langkah pemerintah harus berpijak pada tiga fondasi utama. Pertama, industrial policy berbasis produktivitas, bukan proteksi. Kedua, konsolidasi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas untuk membangun hilirisasi logam tanah jarang yang ditopang knowledge capital. Ketiga, kemitraan publik–swasta yang disiplin, akuntabel, dan dapat diaudit publik.
Fakhrul mendorong penyusunan blueprint tata kelola mineral strategis nasional sebagai panduan arah kebijakan pasca-penertiban. Desain kebijakan itu, katanya, harus memuat kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme audit transparan atas nilai ekspor, royalti, serta jalur legalisasi bagi industri kecil agar tak tersingkir dari sistem baru.
“Hanya dengan tata kelola yang stabil dan adil, keadilan bisa menjadi daya tarik investasi, bukan hambatannya,” ucap Fakhrul.
Namun, kebijakan besar selalu berhadapan dengan realitas sosial. Di Bangka Belitung, ribuan keluarga menggantungkan hidup dari tambang rakyat — yang kini sebagian besar dianggap ilegal. Fakhrul mengingatkan bahwa PT Timah harus menjadi bantalan sosial bagi masyarakat terdampak.
“Kita tidak ingin ada gejolak di industri. PT Timah harus mampu memberikan kompensasi dan penghidupan yang sama baiknya atau bahkan lebih bagi para penambang terdampak. Keberhasilan kebijakan ini justru akan diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas sosial,” ujarnya.
Baginya, arah baru ekonomi sumber daya alam Indonesia kini memasuki fase peneguhan karakter: tegas namun berkeadilan, nasionalis namun efisien. “Pasar tidak alergi terhadap aturan ketat, selama regulasinya jelas dan dapat diprediksi. Hukum yang tegas harus diikuti dengan tata kelola yang bisa diprediksi — itulah yang akan mengubah Bangka Belitung dari kawasan tambang menjadi penggerak ekonomi nasional,” katanya.
Di ujung pembicaraan, Fakhrul melontarkan kalimat yang menggema: “Kedaulatan ekonomi sejati bukan diukur dari kemampuan menambang, tapi kemampuan menambah nilai dari setiap gram tanah yang diambil dari bumi sendiri. Di situlah bangsa ini menempatkan martabat dan masa depannya.”
Langkah Prabowo bukan sekadar menertibkan smelter. Ia sedang menertibkan arah sejarah — bahwa negeri ini berhak penuh atas kekayaan buminya, tanpa kompromi.
#EkonomiBerdaulat #PrabowoEffect #BangkaBelitung #SmelterIlegal #KedaulatanSumberDaya
