JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan sindiran terbuka terhadap perusahaan tambang milik Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dinilainya masih berulang kali mengajukan permohonan izin impor solar meski pemerintah telah resmi menghentikan kebijakan tersebut.
Sindiran tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Yang membuat momen ini semakin mencuri perhatian, pernyataan tersebut dilontarkan langsung di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, yang juga merupakan salah satu petinggi Grup Bakrie.
Bahlil mengaku sempat membaca pengajuan permohonan impor bahan bakar minyak dari KPC, anak usaha PT Bumi Resources Tbk, untuk kebutuhan operasional tambang. Dengan nada bercanda namun menyentil, ia mengungkapkan keinginannya untuk mencoret permohonan tersebut, sembari menyebut pihak terkait belum sepenuhnya memahami kebijakan energi domestik yang sedang digalakkan pemerintah.
Menurut penjelasan Bahlil, Indonesia sejatinya telah menghentikan seluruhnya impor solar jenis Cetane Number 48 sejak penerapan program biodiesel 50 persen atau B50 mulai berjalan Juli 2026. Kebutuhan solar CN48 nasional kini dipenuhi lewat pencampuran dengan bahan bakar nabati berbasis Fatty Acid Methyl Ester hasil olahan kelapa sawit dalam negeri. Satu-satunya pengecualian yang masih tersisa adalah kebutuhan sektor pertambangan, termasuk permintaan dari KPC yang disorotnya tersebut.
Bahlil memaparkan bahwa konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara kebutuhan bensin atau gasoline mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, dengan produksi domestik baru mampu memenuhi 18 hingga 19 juta kiloliter. Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong optimalisasi seluruh sumber energi dalam negeri, baik lewat peningkatan produksi minyak fosil maupun perluasan program bahan bakar nabati, termasuk rencana pengembangan campuran etanol pada bensin hingga level E50, menggunakan bahan baku tebu, singkong, dan jagung.
Dalam kesempatan terpisah di acara yang sama, Bahlil turut menyinggung kalangan berpenghasilan tinggi yang masih menggunakan bahan bakar bersubsidi, dengan menyebut langsung nama anggota DPR RI Dave Laksono dan Anindya Bakrie sebagai contoh pihak yang seharusnya beralih ke BBM nonsubsidi. Ia menegaskan komitmen pemerintah menahan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga 31 Desember 2026, meski menyebut hal itu bukan pekerjaan mudah di tengah tekanan harga minyak dunia saat ini.
#BahlilLahadalia #AnindyaBakrie #KaltimPrimaCoal #ImporSolar #ProgramB50 #KementerianESDM #GrupBakrie #SubsidiBBM #HIPPI #BeritaEkonomi
