Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara menanggapi gelombang kritik di media sosial yang menuding program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguras kas negara sehingga sektor sektor pembangunan lain terbengkalai. Bantahan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Sudaryono mengaku gerah melihat komentar warganet yang menyalahkan MBG atas berbagai kekurangan di lapangan, mulai dari pasokan pupuk hingga fasilitas pendidikan yang rusak. Ia mempertanyakan balik ke mana perginya anggaran perbaikan sekolah sebelum program tersebut berjalan, sebab kerusakan bangunan sekolah sudah terjadi jauh sebelum era Presiden Prabowo Subianto.
Argumen serupa ia sampaikan terkait persoalan pupuk dan infrastruktur irigasi. Ia menegaskan volume pupuk sudah kurang bahkan ketika anggaran MBG belum ada, namun setelah program berjalan, kebutuhan pupuk justru tercukupi dengan harga diskon. Kondisi jaringan irigasi yang rusak, menurutnya, juga bukan dampak dari MBG, mengingat pemerintah kini justru menggelontorkan dana revitalisasi irigasi senilai Rp12 triliun hingga Rp14 triliun yang ditargetkan tuntas dalam lima tahun ke depan.
Ihwal infrastruktur jembatan di pelosok desa, Sudaryono menyoroti video viral warga yang nekat menyeberang sungai memakai jembatan titian berbahaya. Ia menegaskan persoalan itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum program MBG diluncurkan, dan kini pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah.
Sudaryono mengakui anggaran MBG memang tergolong besar. Untuk tahun berjalan, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp268 triliun, sementara total pagu anggaran MBG sepanjang 2026 tercatat mencapai Rp335 triliun dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Hingga 20 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi telah mencapai 21.102 unit, melayani sekitar 59,86 juta penerima.
Meski demikian, ia menegaskan besarnya alokasi dana MBG tidak menghentikan program pembangunan lain yang berjalan simultan. “MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun, tetapi yang lain-lain juga dikerjakan,” katanya.
Di bidang pendidikan, Sudaryono menyebut pemerintah tengah mempercepat perbaikan puluhan ribu sekolah rusak dengan target mendekati 400 ribu unit, seiring peningkatan kesejahteraan guru honorer yang penghasilannya kini dinaikkan hingga Rp2 juta. Ia mengajak masyarakat dan media menilai kinerja pemerintah secara utuh dan berimbang, bukan sepotong sepotong.
Pernyataan ini muncul di tengah polemik anggaran MBG yang kembali mencuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan pos anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028. Sudaryono menegaskan pemerintah tetap berkomitmen membenahi berbagai sektor secara bersamaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga penguatan pilar demokrasi, di tengah kondisi global yang menurutnya sedang tidak menentu.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pertanian terkait klaim koordinasi program yang disampaikan Kepala BGN tersebut.
#MBG #BadanGiziNasional #Sudaryono #AnggaranNegara #PrabowoSubianto #APBN2026 #RevitalisasiIrigasi #PerbaikanSekolah #GuruHonorer #JembatanGantung #KebijakanPublik #TransparansiAnggaran #ProgramPrioritas #IndonesiaDevelopment #FactCheck
