Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Badan ini dirancang menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Langkah itu berjalan bersamaan dengan penawaran 118 blok migas baru kepada investor, di tengah harga minyak dunia yang masih tinggi.
Perizinan satu pintu
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, menyebut BUK Migas akan menjadi pintu tunggal perizinan hulu migas. Ia juga mengungkap kelonggaran pajak pada tahap eksplorasi bisa diberikan sampai kegiatan usaha menemukan cadangan yang layak dikomersialkan. Tujuannya memangkas rumitnya birokrasi dan memacu lifting nasional. Bahlil menegaskan badan itu “di bawah langsung tanggung jawabnya Bapak Presiden”.
Badan ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pengganti UU Nomor 22 Tahun 2001. Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menyebut SKK Migas tidak dibubarkan, melainkan fungsi dan kewenangannya dialihkan ke BUK Migas. Ia menilai badan baru itu wajib punya fungsi pengusahaan hulu migas sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Bentuk dan posisinya masih diperdebatkan. Menurut Bahlil, aturan rincinya akan dituangkan lewat regulasi turunan. Soal isinya ia berpesan, “Timnya aja baru dibentuk, jangan dulu tanya isinyalah”.
118 blok ditawarkan
Pemerintah telah membuka tender 118 blok migas baru di tengah tingginya kebutuhan impor energi dan target lifting minyak naik menjadi 1 juta barel per hari pada 2029 hingga 2030. Sebagai pembanding, target lifting minyak APBN 2026 hanya 610 ribu barel per hari. Dirjen Migas Laode Sulaeman dilaporkan menyebut 25 dari 118 wilayah kerja sudah diminati investor dan 43 lainnya masuk tahap studi bersama. Bahlil juga meminta SKK Migas mempercepat perizinan usaha.
Harga minyak masih tinggi
Dorongan kemandirian energi muncul saat pasar minyak bergejolak akibat ketegangan di Timur Tengah. Brent ditutup turun 8,66 dolar AS atau 7,63 persen ke level 104,77 dolar AS per barel pada 2 November, lalu kembali naik pada 3 November setelah laporan serangan AS di Pulau Qeshm, Iran. Sejak Oktober, harga bertahan di atas US$100 per barel.
Tantangan ke depan
Rencana ini belum final. RUU Migas masih dibahas pemerintah bersama DPR, sehingga BUK Migas belum resmi terbentuk. Peran SKK Migas pun belum dipastikan pascapembentukan badan baru. Pelaku industri juga menilai badan usaha yang sudah ada sebenarnya cukup, sehingga tidak perlu regulator tambahan. Perdebatan itu akan menentukan apakah janji perizinan cepat benar benar terwujud.
#BUKMigas #SKKMigas #BlokMigas #BahlilLahadalia #RUUMigas #KemandirianEnergi #LiftingMinyak #HargaMinyak #EnergiIndonesia #Jakarta
