JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membantah kabar yang menyebut pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah tawaran bantuan dari Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Bantahan ini disampaikan menyusul keluhan pejabat Malaysia yang mengaku belum menerima respons sebulan lebih sejak tawaran tersebut diajukan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigadir Jenderal TNI Honi Havana, menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026, bahwa pemerintah tidak pernah menolak begitu saja bantuan yang ditawarkan negara sahabat. Ia menjelaskan bahwa proses komunikasi terkait tawaran tersebut masih berlangsung lewat jalur Kementerian Luar Negeri, dengan sejumlah aspek teknis yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum keputusan final diambil.
Tawaran bantuan ini sejatinya pertama kali disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat kunjungannya ke Indonesia, September 2026 lalu, langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden. Paket bantuan yang ditawarkan mencakup satu unit pesawat pemadam kebakaran, tiga unit helikopter, serta 52 petugas dan personel pendukung. Selain penyampaian langsung tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia atau Nadma bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia juga dilaporkan telah mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait di Indonesia. Namun hingga pertengahan Oktober 2026, saat kondisi karhutla masih membara di berbagai wilayah, tawaran tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak Indonesia, bahkan sempat diangkat Malaysia dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman turut menegaskan bahwa tawaran bantuan tersebut memang belum sempat dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Honi menambahkan bahwa proses koordinasi bantuan dari negara lain memerlukan waktu, dengan skema operasional nantinya akan disesuaikan tergantung jenis bantuan yang diterima, apakah melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk aspek sipil atau Kementerian Pertahanan apabila bantuan berbentuk personel dan aset militer, mengacu pada mekanisme serupa saat Indonesia menerima bantuan dari Jepang untuk penanganan karhutla di Kalimantan bulan sebelumnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, turut menegaskan bahwa Indonesia mengapresiasi tawaran bantuan dari negara-negara sahabat guna memperkuat upaya penanggulangan karhutla, termasuk dari Malaysia, sembari memahami bahwa dampak kabut asap turut dirasakan langsung oleh negara tetangga tersebut.
Pihak Kemenko Polkam berharap penjelasan ini dapat meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyampaikan perkembangan hasil komunikasi dengan Malaysia begitu proses pembahasan rampung.
#KarhutlaIndonesia #BantuanMalaysia #KemenkoPolkam #HoniHavana #AhmadZahidHamidi #DudungAbdurachman #DiplomasiASEAN #KementerianLuarNegeri #KabutAsap #BeritaNasional
