Catatan Oleh : HM Iqbal Miad, MS, Pemimpin Umum
Struktur kekuasaan di parlemen Indonesia kembali menjadi sorotan tajam, menyusul membengkaknya jumlah pos kekuasaan di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fenomena koalisi besar yang nyaris menguasai seluruh kursi DPR ini dinilai sejumlah pengamat berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, di tengah rangkaian persoalan pemerintahan yang terus bermunculan belakangan ini.
Data terbaru per Oktober 2026 menunjukkan skala besar struktur kekuasaan yang dibangun Prabowo, dengan delapan menteri koordinator, 41 kementerian teknis, 57 posisi wakil menteri, serta 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru dilantik pada 2 Oktober 2026. Sebagai pembanding, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki 31 kementerian dengan 9 anggota Wantimpres, demikian pula era Presiden Joko Widodo yang mengoperasikan 30 kementerian dengan jumlah anggota Wantimpres serupa.
Prabowo sendiri sempat membela pilihan membangun struktur pemerintahan berskala besar ini dalam pidatonya di Muktamar NU, 31 Agustus 2026 lalu, dengan beralasan Indonesia yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa dan seluas Eropa mustahil dipimpin oleh satu partai saja. Argumen serupa juga pernah ia lontarkan pada Februari 2025 ketika menanggapi kritik atas kabinet gemuknya.
Meski demikian, klaim bahwa oposisi di parlemen benar-benar hilang total dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak, mengingat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan sekitar 110 dari 580 kursi DPR tetap berada di luar barisan koalisi pemerintah. Namun efektivitas PDIP sebagai penyeimbang pun dipertanyakan sejumlah akademisi, yang menyoroti bagaimana partai tersebut justru ikut meloloskan sejumlah regulasi kontroversial seperti revisi Undang-Undang TNI, di tengah pusaran persoalan internal partai maupun kasus hukum yang menjerat sejumlah kadernya.
Kekhawatiran soal lemahnya mekanisme checks and balances ini bukan tanpa dasar, mengingat dalam beberapa bulan terakhir publik menyaksikan rentetan persoalan tata kelola pemerintahan, mulai dari tujuh kali perombakan kabinet dalam kurun kurang dari dua tahun, skandal fasilitas mewah di Lapas Cibinong, gelombang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, hingga gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah pengamat politik mengingatkan bahwa koalisi besar memang dapat mempercepat laju kebijakan dan menjaga stabilitas politik jangka pendek, namun tanpa oposisi yang cukup kuat untuk menyuarakan kritik substantif di parlemen, risiko kebijakan yang minim pengawasan dan rawan penyimpangan dinilai akan terus membayangi perjalanan pemerintahan ke depan, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
#KoalisiGemuk #OposisiDPR #PrabowoSubianto #CheckAndBalances #PDIP #Wantimpres #DemokrasiIndonesia #KabinetGemuk #PolitikIndonesia #BeritaPolitik
