JAKARTA — Ambisi besar pemerintah menggenjot kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya hingga 100 gigawatt peak pada 2029 dinilai membutuhkan perencanaan yang jauh lebih matang ketimbang sekadar target di atas kertas. Lembaga riset energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengingatkan bahwa kesenjangan data antara berbagai dokumen perencanaan pemerintah berpotensi mengaburkan gambaran riil kemajuan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional.
Dalam kajian bertajuk “Indonesia’s electricity planning framework needs a single, transparent benchmark”, IEEFA menemukan adanya perbedaan signifikan antara target yang tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan kontrak kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN. Perbedaan patokan ini dapat menghasilkan penilaian capaian yang sangat kontras untuk angka realisasi yang sama.
Sebagai contoh, Energy Finance Specialist IEEFA untuk Indonesia, Randi Bachtiar, memaparkan bahwa PLN melaporkan penambahan jaringan transmisi sepanjang 2.317 kilometer sirkuit sepanjang 2025. Jika dibandingkan dengan target RUPTL sebesar 8.756 kilometer sirkuit, angka tersebut baru mencapai 26 persen. Namun ketika dibandingkan dengan target kontrak kinerja yang hanya 2.070 kilometer sirkuit, realisasi yang sama justru melampaui target hingga 112 persen.
Pola serupa terjadi pada proyeksi kebutuhan investasi ketenagalistrikan. RUPTL mematok kebutuhan investasi sebesar 14,3 miliar dolar AS, sementara laporan kinerja ESDM mencantumkan angka jauh lebih rendah, yakni 3,1 miliar dolar AS. Dengan realisasi investasi PLN sebesar 4,63 miliar dolar AS, capaian tersebut setara 149 persen jika merujuk target ESDM, namun hanya 32 persen bila dibandingkan proyeksi RUPTL. Randi mendorong pemerintah membangun satu kerangka perencanaan transparan yang dapat diakses publik, mencatat target resmi, status pengadaan, target operasi komersial, hingga setiap perubahan jadwal proyek, guna memperkuat akuntabilitas dan kepastian bagi investor.
Persoalan sinkronisasi ini dinilai semakin krusial mengingat RUPTL 2025-2034 yang saat ini berlaku hanya menargetkan tambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 42,6 gigawatt dan penyimpanan energi 10,3 gigawatt, jauh berbeda skala dengan target PLTS 100 gigawatt peak yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026. Padahal kapasitas PLTS terpasang saat ini baru sekitar 1,5 gigawatt peak, artinya Indonesia harus mengerek kapasitas lebih dari 60 kali lipat hanya dalam tiga tahun apabila target tersebut benar-benar ingin dikejar.
Dari sisi pembiayaan, IEEFA memperkirakan program ini membutuhkan dana hingga 73 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.306,7 triliun dalam tiga tahun, setara kebutuhan investasi tahunan sekitar 429,6 triliun rupiah, atau sekitar 15 kali lipat dibanding realisasi investasi pembangkit sepanjang 2025. Randi menegaskan modal swasta dan lembaga pembiayaan wajib ikut masuk, mengingat ruang fiskal pemerintah terbatas, dengan kepastian daftar proyek dan jadwal pengadaan menjadi kunci menarik minat investor, didukung mekanisme tarif, akses lahan negara, serta skema pembiayaan lunak dari pemerintah.
#PLTS100GWp #IEEFA #RUPTL #EnergiTerbarukan #PLN #InvestasiEnergi #TransisiEnergi #PrabowoSubianto #RandiBachtiar #BeritaEkonomi
