TEHERAN — Di tengah klaim resmi bahwa Iran masih sanggup bertahan menghadapi konflik militer berkepanjangan dengan Amerika Serikat, tekanan ekonomi domestik justru terus menggerogoti fondasi negara tersebut dari dalam. Ancaman gelombang sanksi baru yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump dikhawatirkan memperparah penderitaan ekonomi rakyat sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Republik Islam.
Trump pekan lalu berjanji akan menjatuhkan tekanan ekonomi yang lebih berat terhadap Teheran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan menegaskan Washington bersiap mengambil langkah yang belum pernah diterapkan sebelumnya, kemungkinan mulai berlaku pekan ini, meski rincian teknisnya belum diungkap secara resmi.
Berdasarkan penelusuran kantor berita Reuters terhadap tiga sumber pejabat Iran serta selusin warga biasa, kondisi ekonomi yang kian memburuk dinilai berpotensi memicu kembali gelombang kerusuhan sosial berskala nasional. Data resmi Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan mencapai 66 persen pada Juli, dengan lonjakan harga konsumen hingga 87,9 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara inflasi bahan pangan bahkan menembus angka 128 persen.
Dampak nyata tekanan ini dirasakan langsung berbagai kalangan masyarakat. Seorang insinyur sipil di Isfahan bernama Arshia mengaku kesulitan mendapat pekerjaan setelah proyek konstruksi banyak yang tertunda atau dibatalkan akibat perang. Di Bandar Abbas, seorang pengusaha impor-ekspor bernama Mohsen terpaksa merumahkan sepuluh karyawannya setelah bisnisnya dengan negara-negara Teluk terhenti, sementara di Yazd, seorang pegawai pemerintah bernama Hossein mengaku gajinya habis hanya dalam hitungan hari akibat lonjakan harga bahan pokok.
Kesulitan ekonomi ini diperparah pelemahan nilai tukar rial. Meski pemerintah menaikkan upah minimum sekitar 60 persen tahun ini, nilai riilnya dalam dolar AS justru merosot dari sekitar 105 dolar menjadi 86 dolar sejak akhir Maret. Harga sewa rumah pun melonjak 31 persen secara tahunan, sementara harga properti di Teheran dilaporkan naik hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kekhawatiran otoritas Iran terhadap potensi kerusuhan susulan tercermin dari penunjukan Hossein Taeb, tokoh yang dikenal sebagai arsitek utama penindakan aksi protes sebelumnya, sebagai pemimpin milisi Basij pekan lalu. Milisi paramiliter yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam ini sebelumnya turut terlibat dalam penumpasan demonstrasi nasional pada Januari lalu, yang menurut kelompok hak asasi manusia menewaskan ribuan orang.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sendiri mengakui tekanan logistik akibat blokade laut Amerika Serikat telah melipatgandakan berbagai persoalan sekaligus menekan pendapatan negara. Blokade tersebut turut memutus impor bensin, dengan anggota parlemen Reza Sepahvand mengungkap kesenjangan produksi dan konsumsi bahan bakar mencapai sekitar tujuh juta liter per hari.
Kombinasi inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kerusakan infrastruktur akibat perang, serta ancaman sanksi baru ini menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi kelangsungan pemerintahan Iran justru datang bukan dari medan pertempuran, melainkan dari tekanan ekonomi yang perlahan menggerogoti stabilitas sosial di dalam negeri.
#KrisisEkonomiIran #InflasiIran #SanksiAS #DonaldTrump #KonflikASIran #GejolakSosial #SelatHormuz #EkonomiTimurTengah #Reuters #BeritaInternasional
