BAGHDAD — Dampak berkepanjangan blokade Selat Hormuz akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel kini benar-benar dirasakan jutaan warga Irak, meski negara itu berjarak ribuan kilometer dari garis depan konflik. Ketergantungan besar Baghdad terhadap satu-satunya jalur ekspor minyak mentah membuat pemerintah kesulitan menjaga arus kas, hingga berujung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri di berbagai sektor.
Mahmoud Waleed, seorang guru berusia 38 tahun yang menerima gaji dari Kementerian Pendidikan Irak, mengaku pencairan gajinya terus molor selama sekitar tiga bulan terakhir. Ia menceritakan kondisi tersebut membuat keluarganya mulai memangkas pengeluaran dan menyisihkan dana cadangan untuk keadaan darurat, sembari menahan rasa cemas menghadapi ketidakpastian yang belum tahu kapan berakhir.
Keluhan serupa disampaikan Ahmed, seorang dokter di Mosul yang identitas lengkapnya dirahasiakan atas alasan pribadi. Ia mengungkapkan gajinya bulan ini terlambat lebih dari sepuluh hari, dengan penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa kondisi arus kas negara sedang tidak mencukupi untuk pembayaran tepat waktu, tanpa kepastian kapan situasi tersebut akan pulih.
Persoalan mendasar di balik krisis ini terletak pada struktur perekonomian Irak yang sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyak mentah lewat Selat Hormuz. Ketika jalur pelayaran strategis tersebut terganggu akibat konflik militer yang telah berlangsung berbulan-bulan, volume ekspor minyak Irak anjlok drastis, sehingga langsung memukul kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar gaji jutaan aparatur negara.
Ketegangan akibat keterlambatan gaji ini sempat memicu sejumlah aksi protes berskala kecil di berbagai wilayah Irak pada awal Agustus lalu. Staf sejumlah universitas turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka, disusul pegawai Kementerian Kelistrikan yang melakukan aksi serupa.
Meski demikian, peneliti dari lembaga kajian Chatham House asal Inggris, Hayder al-Shakeri, menilai eskalasi protes akibat keterlambatan gaji ini kemungkinan besar masih bersifat sektoral dan belum berpotensi berkembang menjadi gerakan nasional seperti gelombang demonstrasi besar yang dikenal dengan sebutan Tishreen pada 2019 hingga 2021 silam. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Irak saat ini telah memiliki berbagai mekanisme politik, administratif, dan pendekatan keamanan hasil pembelajaran dari pengalaman gerakan protes sebelumnya, sehingga dinilai lebih siap mencegah eskalasi meluas ke tingkat nasional.
Krisis finansial yang dialami Irak ini menjadi salah satu dampak turunan paling nyata dari konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang belum kunjung menemukan titik akhir, sekaligus menegaskan betapa rentannya perekonomian negara-negara di kawasan Teluk yang bergantung besar pada satu jalur pelayaran energi vital tersebut. Selama blokade dan ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut, tekanan fiskal serupa berpotensi kian membebani negara-negara tetangga lain yang turut mengandalkan jalur perairan strategis itu sebagai urat nadi perekonomian mereka.
#SelatHormuz #Irak #KrisisEkonomi #PerangIran #GajiPNS #BlokadeHormuz #KonflikTimurTengah #KrisisMinyak #Baghdad #BeritaInternasional
