AS Kirim Kuesioner Loyalitas ke Sekutu NATO Sebelum Pangkas Pasukan

WASHINGTON — Pemerintahan Presiden Donald Trump memicu kegusaran negara-negara sekutu di Eropa setelah mengedarkan kuesioner rahasia kepada seluruh anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dokumen tersebut dirancang untuk mengukur sejauh mana masing-masing negara sejalan secara politik dengan kebijakan luar negeri Washington, sebelum pemerintah AS mengambil keputusan soal pengurangan kekuatan militernya di kawasan Eropa.

Berdasarkan laporan Bloomberg News yang telah menelaah salinan dokumen tersebut, sejumlah pertanyaan diajukan kepada pemerintah negara anggota, di antaranya apakah mereka secara terbuka telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan Timur Tengah dan kawasan Belahan Bumi Barat. Kuesioner itu turut menanyakan pembatasan apa saja yang diterapkan masing-masing negara terhadap penggunaan pangkalan militer mereka oleh pasukan Amerika Serikat, serta kesediaan untuk melonggarkan pembatasan tersebut. Pertanyaan lain menyangkut nilai belanja pertahanan yang dialokasikan kepada kontraktor senjata Amerika Serikat, dan sikap negara terhadap regulasi yang membatasi kontrak dengan produsen pertahanan AS.

Para sekutu menilai kuesioner ini sebagai upaya Washington mengaitkan jaminan keamanan dengan loyalitas politik terhadap Trump, sebuah pendekatan yang dikhawatirkan dapat mengubah total prinsip dasar hubungan dalam aliansi NATO yang selama ini menjamin dukungan militer AS tanpa memandang perbedaan sikap politik antarnegara sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Survei ini muncul di tengah proses peninjauan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa yang telah berjalan sejak beberapa bulan lalu dan dijadwalkan rampung pada Desember 2026. Proses evaluasi ini membuat negara-negara anggota NATO bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan besar-besaran dukungan AS, termasuk penarikan sebagian pasukan yang selama ini ditempatkan di Eropa maupun pengurangan aset militer yang akan dikerahkan Washington apabila terjadi serangan terhadap kawasan tersebut.

Ketegangan ini turut dipicu oleh keputusan sejumlah negara anggota NATO yang menolak mengizinkan pasukan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer bersama maupun nasional mereka untuk operasi ofensif terkait kampanye militer AS dan Israel melawan Iran awal tahun ini. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya menyebut penolakan tersebut sebagai tindakan yang memalukan, karena dinilai menempatkan personel militer Amerika Serikat dalam risiko lebih besar akibat keterbatasan akses pangkalan dan izin lintas udara. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membantah tudingan tersebut dalam pertemuan dengan Trump, dengan menegaskan bahwa ribuan penerbangan militer AS sejatinya tetap berasal dari wilayah Eropa dan kasus penolakan hanya terjadi secara terbatas.

Sejauh ini pihak Kementerian Pertahanan AS maupun otoritas NATO belum memberikan komentar resmi terkait detail isi kuesioner tersebut, meski seorang pejabat NATO mengonfirmasi bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Washington dalam proses peninjauan kehadiran militer di kawasan. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan rencana penarikan sekitar lima ribu personel dari Jerman sebagai bagian dari langkah reorganisasi pasukan yang lebih luas di kawasan Eropa.

Langkah ini menambah daftar friksi antara Washington dan sekutu tradisionalnya, di tengah kritik berulang Trump yang menilai anggota NATO terlalu bergantung pada perlindungan Amerika Serikat tanpa memberikan kontribusi memadai bagi pertahanan mereka sendiri.

#NATO #DonaldTrump #AmerikaSerikat #AliansiTransatlantik #KebijakanLuarNegeri #PeteHegseth #MarkRutte #GeopolitikEropa #PertahananNATO #BeritaInternasional