Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of Mubarok Institute
Jakarta – Sebuah surat resmi yang tidak biasa mendarat di meja Presiden Prabowo Subianto. China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan keluhan komprehensif terkait kondisi iklim investasi yang mereka nilai semakin menantang. Surat itu juga ditembuskan langsung ke Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta.
Enam Keluhan Utama dalam Satu Surat
Terdapat enam isu utama yang dipersoalkan investor Tiongkok.
Pertama, kenaikan berbagai pajak dan royalti sumber daya mineral serta pengenaan denda yang dinilai terlalu besar.
Kedua, kebijakan kewajiban simpan devisa hasil ekspor (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Juni 2026 dan dikhawatirkan membahayakan likuiditas perusahaan jangka panjang.
Ketiga, pengurangan drastis kuota produksi bijih nikel lebih dari 70 persen untuk tambang-tambang besar yang memicu penurunan produksi hingga sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi.
Keempat, pengetatan penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan dilaporkan menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan China dengan alasan tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan yang sah.
Kelima, dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas yang membebani operasional bisnis.
Keenam, pengetatan pengawasan visa kerja tenaga asing di kawasan industri strategis.
Biaya Nikel Melonjak 200 Persen
Dampak finansialnya tidak kecil. “Pemberlakuan kebijakan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan lonjakan 200 persen dalam biaya bijih nikel yang komprehensif. Perusahaan investasi China kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang melebar, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri,” tulis surat CCCI sebagaimana dikutip The Straits Times. “Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasi bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang,” lanjut surat tersebut.
Respons Pemerintah: Akui dan Bentuk Satgas Deregulasi
Presiden Prabowo merespons secara umum dengan mengakui adanya keluhan investor asing soal lambat dan rumitnya birokrasi perizinan. Prabowo menegaskan pemerintah sedang menyiapkan satgas khusus untuk melakukan deregulasi guna menghilangkan hambatan birokrasi yang memicu pungutan liar.
Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menyebut keluhan itu sebagai hal yang wajar. “Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya.
Fadhil As. Mubarok dari Mubarok Institute mengingatkan bahwa ini bukan sekadar keluhan teknis. “Ketika investor merasa jalur pengaduan resmi tidak berjalan efektif, hal ini menandakan adanya celah dalam sistem yang harus segera diperbaiki. Transformasi Indonesia menuntut stabilitas dan transparansi kebijakan,” tegasnya.
Dengan Tiongkok sebagai mitra investasi terbesar di sektor hilirisasi nikel yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja, surat ini bukan hanya sinyal bisnis ini sinyal diplomatik yang menuntut respons cepat dan terukur.
#InvestasiChinaIndonesia #CCCI #KamarDagangChina #NikelIndonesia #DHESda #RegulasiInvestasi #HilirisasiNikel #PrabowoPerizinan #KepastianHukum #IklimInvestasi #KorupsiOknum #DeregulasiBirokrasi #ForeignInvestment #MubarokInstitute #EkonomiIndonesia2026
