Oleh : Herry Purnomo | Sekretaris Jenderal MUBAROK INSTITUTE
Anjloknya rupiah ke kisaran Rp 17.865 per dolar AS bukan sekadar dampak gejolak global. Di balik grafik yang merah membara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran tengah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya: jaringan pemburu rente yang diduga telah bertahun-tahun menguras devisa negara dan kini melancarkan serangan balik.
Masalahnya bukan hanya soal ekspor yang lesu. Devisa hasil ekspor (DHE) sebagian besar masih “parkir” di luar negeri dan tidak kembali ke perekonomian domestik. “Meskipun ekspor kita besar, dampak DHE pada perekonomian sangat minimum sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak maksimal,” demikian fakta yang terungkap di balik lahirnya kebijakan BUMN Ekspor khusus SDA.
Banyak praktik under invoicing dilakukan melalui perusahaan afiliasi di Singapura, Hong Kong, Dubai, Swiss, atau tax haven lainnya. Barang dijual murah di atas kertas kepada perusahaan sendiri, lalu dijual kembali dengan harga sebenarnya di pasar internasional, selisih keuntungannya tidak pernah tercatat di Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo, ada perusahaan yang mencatatkan harga ekspor 2,6 juta dolar AS, sementara pembeli di Amerika Serikat membayar 4,2 juta dolar AS selisih 57 persen. Bahkan ada yang lebih ekstrem: ekspor tercatat 1,43 juta dolar AS, namun di sisi pembeli tercatat 4 juta dolar AS, harga melonjak 200 persen.
“Kita mau deteksi kapal per kapal,” tegas Purbaya.
Kejaksaan Agung kini menyidik 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi ekspor CPO. “Ada data dari menteri itu, melengkapi data yang ada di kita,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi.
Saat pemerintah melancarkan reformasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia dan PP Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir SDA merepatriasi 100 persen DHE ke rekening khusus bank Himbara selama minimal 12 bulan pasar bereaksi keras. Saat Presiden Prabowo berpidato soal tata kelola ekspor, IHSG sempat anjlok lebih dari 2 persen secara intraday, lalu melemah lagi 3 persen ke area 6.100 keesokan harinya.
Sementara para spekulan bermain di level atas, rakyat kecil menanggung akibatnya. Depresiasi rupiah 6,3 persen sepanjang 2026 seharusnya mendorong daya saing ekspor namun karena sebagian besar produk ekspor Indonesia mengandung komponen impor, ketika rupiah melemah biaya produksi justru ikut naik dan keuntungan tergerus dari dalam. Harga kebutuhan pokok merangkak, upah riil stagnan, dan ancaman PHK massal membayangi industri padat karya.
Herry Purnomo dari Mubarok Institute menyimpulkan keras: “Pelemahan rupiah tidak lagi mencerminkan hukum penawaran dan permintaan. Ia telah menjelma menjadi instrumen perlawanan politik dari kekuatan yang merasa kenyamanan ekonominya terancam.”
Pertarungan ini adalah ujian paling serius bagi kedaulatan ekonomi Indonesia dan taruhannya adalah kesejahteraan jutaan rakyat yang tidak punya tempat berlindung selain rupiah.
#RupiahMelemah #MafiaDevisa #DevisaHasilEkspor #ManipulasiEkspor #Danantara #KejaksaanAgung #TradeMinvoicing #KedaulatanEkonomi #DHE #AntiKorupsi #EkonomiIndonesia2026 #PertahananRupiah #MubarokInstitute
