Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memiliki kebijakan baru untuk mengontrol ekspor komoditas utama Indonesia. Kebijakan ini membuat negara memiliki kendali lebih besar terhadap komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuat regulasi baru tentang ekspor sumber daya alam. Semua penjualan ekspor komoditas strategis harus melewati perusahaan negara yang ditunjuk pemerintah.
Pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap perdagangan komoditas nasional dan mencegah praktik manipulasi nilai ekspor. Media internasional seperti Associated Press dan Financial Times memperhatikan kebijakan ini karena dianggap sebagai bentuk peran negara yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam Indonesia.
Prabowo mengatakan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan besar karena praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas. Pemerintah memperkirakan kerugian mencapai ratusan miliar dolar AS.
Regulasi baru ini bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan membuat kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat. Kebijakan ini juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Namun, kebijakan ini membuat investor dan pelaku industri khawatir. Mereka pikir sentralisasi ekspor melalui BUMN dapat menimbulkan ketidakpastian pasar, mengurangi fleksibilitas perusahaan swasta, dan memengaruhi profitabilitas sektor komoditas nasional.
Beberapa analis mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak langsung terhadap harga komoditas dunia karena Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar batu bara, minyak sawit, dan nikel global.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah ini bukan nasionalisasi perdagangan, melainkan upaya memperbaiki tata kelola ekspor agar lebih transparan dan menguntungkan negara. Pemerintah berjanji tetap menjaga iklim investasi dan memastikan mekanisme baru berjalan secara profesional tanpa menghambat kegiatan usaha.
Kebijakan kontrol ekspor ini sejalan dengan arah ekonomi pemerintahan Prabowo yang lebih menekankan kemandirian nasional, hilirisasi industri, dan penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya strategis.
Para pengamat menilai keberhasilan kebijakan ini bergantung pada transparansi tata kelola, profesionalisme BUMN, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar internasional. Jika berhasil, Indonesia berpotensi memperoleh penerimaan negara yang jauh lebih besar dari sektor komoditas dalam beberapa tahun mendatang.
