Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027. Agak mengkhawatirkan jika presiden sendiri yang hadir dalam agenda tersebut, karena biasanya para menterilah yang menangani presentasi tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia sedang menghadapi skenario dunia yang penuh dengan ketidakpastian karena ketegangan geopolitik, konflik di seluruh dunia, dan ketegangan ekonomi internasional yang berdampak pada stabilitas negara. Ia mengatakan kita harus meminta pemerintah untuk menyiapkan rencana uang dan pajak yang lebih cerdas, hati-hati namun tetap mendorong perekonomian negara untuk tumbuh.
Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh antara 5,8% dan 6,5% pada tahun 2027. Sasaran ini dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi negara sebesar 8 persen pada tahun 2029. Prabowo yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan ini dengan rencana anggaran yang ketat, lebih banyak investasi, industri yang lebih kuat, dan lebih banyak keterlibatan sektor swasta dalam pertumbuhan negara kita.
Selain mendorong perekonomian, pemerintah juga telah memaparkan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2027. Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan berkisar antara Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar. Pemerintah memandang menjaga kestabilan nilai tukar adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian tetap stabil, terutama ketika dunia sedang menghadapi krisis.
Prabowo juga memaparkan target penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan antara 13,62% dan 14,80% PDB untuk mendukung berbagai prioritas pemerintah
Dalam paparannya, Presiden menekankan bahwa APBN bukan hanya sekedar rencana keuangan pemerintah, namun merupakan alat utama untuk melindungi masyarakat, menjaga perekonomian tetap stabil, dan mempercepat pertumbuhan negara kita. Pemerintah bertujuan untuk memastikan anggaran negara disalurkan ke program-program yang benar-benar membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Prabowo juga berbicara tentang meningkatkan pendapatan pemerintah dengan menjadikan bisnis ekspor lebih baik dan mengawasi kebiasaan perdagangan yang tidak baik bagi negara. Ia menunjukkan bahwa ada klaim uang yang bocor karena tagihan yang tidak mencukupi, yang tampaknya mengurangi cukup banyak pendapatan negara.
Pemerintah ingin meningkatkan peran sektor swasta dalam membantu pertumbuhan perekonomian. Prabowo berpendapat bahwa Indonesia harus memiliki perusahaan nasional yang solid dan kuat yang dapat bertahan di kancah dunia, khususnya di bidang-bidang utama seperti industri, pangan, energi, dan teknologi.
Pembicaraan Prabowo di DPR juga dipandang sebagai tanda jelas bahwa pemerintah mengambil tindakan untuk mengarahkan perekonomian nasional dengan lebih aktif, terutama ketika keadaan dunia semakin rumit. Strategi ekonomi pemerintahan Prabowo adalah tentang meningkatkan industri kita sendiri, memastikan kita memiliki pangan dan energi yang cukup, mendorong bisnis hilir, dan mendapatkan hasil maksimal dari belanja pemerintah.
Sejumlah anggota DPR berpendapat bahwa Presiden ada di sana, dengan membagikan KEM-PPKF, untuk menunjukkan bahwa mereka menanggapi masalah keuangan dunia dengan cukup serius. Ketegangan geopolitik dunia, konflik Timur Tengah dan Eropa, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dan biaya energi global, semuanya mendorong pemerintah untuk ekstra hati-hati dalam merencanakan anggaran masa depan.
Terlepas dari tantangan besar yang kita hadapi di seluruh dunia, pemerintah tetap berharap bahwa Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan negara. Modal utama Indonesia untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian global di tahun-tahun mendatang adalah konsumsi dalam negeri, bonus demografi, hilirisasi sumber daya alam, dan peningkatan industri nasional.
#PrabowoSubianto #Presiden #RapatParipurna #DPR #RAPBN2027 #EkonomiMakro
