Riyadh/Kuwait City — Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan kembali membuka akses bagi militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer dan wilayah udara mereka setelah sebelumnya sempat memberlakukan pembatasan akibat memanasnya konflik Timur Tengah.
Keputusan ini dinilai menjadi langkah penting bagi Washington untuk melanjutkan operasi pengamanan jalur pelayaran internasional di kawasan Selat Hormuz yang beberapa bulan terakhir menjadi pusat ketegangan global.
Sebelumnya, Arab Saudi dan Kuwait sempat membatasi penggunaan pangkalan serta wilayah udara mereka oleh militer AS setelah operasi besar Amerika diluncurkan untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz.
Langkah pembatasan itu muncul karena negara-negara Teluk khawatir konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat meluas hingga menyeret kawasan mereka menjadi target balasan militer Teheran.
Ketegangan meningkat tajam sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal, drone, serta pembatasan lalu lintas maritim di Hormuz.
Dengan dicabutnya pembatasan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah bersiap mengaktifkan kembali operasi pengawalan kapal dagang di Selat Hormuz menggunakan dukungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS.
Operasi yang dikenal dengan nama “Project Freedom” itu sebelumnya sempat dihentikan sementara setelah hanya berjalan sekitar 36 jam. Pentagon kini disebut sedang mengevaluasi waktu terbaik untuk memulai kembali operasi tersebut.
Beberapa pejabat AS bahkan mengindikasikan operasi bisa kembali berjalan dalam waktu dekat jika situasi keamanan dinilai memungkinkan.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling vital bagi perdagangan energi global. Sebagian besar distribusi minyak dunia melewati kawasan ini setiap hari.
Akibat konflik yang berkepanjangan, ribuan kapal dan puluhan ribu awak kapal sempat terjebak di kawasan Teluk karena terganggunya jalur pelayaran internasional. Organisasi Maritim Internasional PBB bahkan menyebut situasi tersebut sebagai ancaman serius bagi perdagangan global dan keselamatan pelaut.
Ketegangan di Hormuz juga menyebabkan harga minyak dunia berfluktuasi tajam dan memengaruhi nilai tukar mata uang di banyak negara berkembang.
Meski kembali membuka akses bagi AS, posisi Arab Saudi dan Kuwait dinilai cukup rumit. Kedua negara merupakan sekutu strategis Washington, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan stabilitas keamanan domestik dan ancaman serangan balasan Iran.
Sebelumnya, sejumlah negara Teluk dilaporkan berhati-hati memberi dukungan penuh terhadap operasi militer AS karena khawatir fasilitas energi, pangkalan militer, dan infrastruktur vital mereka menjadi sasaran serangan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, disebut menanggapi langkah tersebut dengan nada tajam. Ia memperingatkan negara-negara kawasan agar tidak ikut terseret lebih jauh dalam strategi militer Amerika Serikat.
Iran juga menilai operasi AS di Hormuz hanya akan memperbesar konflik dan mengganggu proses negosiasi yang tengah diupayakan sejumlah mediator internasional.
Keputusan Arab Saudi dan Kuwait membuka kembali akses militer bagi Amerika Serikat menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Langkah ini memberi peluang bagi Washington untuk memperkuat operasi pengamanan Selat Hormuz, tetapi sekaligus meningkatkan risiko eskalasi konflik dengan Iran.
Di tengah situasi yang masih rapuh, kawasan Teluk kini kembali berada dalam sorotan dunia karena setiap perkembangan di Hormuz dapat berdampak langsung terhadap keamanan global, perdagangan energi, hingga stabilitas ekonomi internasional.
