Rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk enam provinsi di Papua menuai apresiasi dari Dewan Penasihat Analisis Papua Strategis (APS), Theofransus Litaay. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah tepat yang berangkat dari pemahaman mendalam terhadap persoalan riil Papua.
Litaay menilai Presiden Prabowo membaca kebutuhan pembangunan Papua secara akurat. Menurutnya, pemahaman itu tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk oleh pengalaman lapangan Presiden sejak usia muda, termasuk saat bertugas dan berinteraksi langsung di Papua.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Keterbatasan anggaran, kata Litaay, justru akan memperlambat pemerataan dan memperlebar ketimpangan di Tanah Papua.
Secara geografis dan demografis, Papua memiliki tantangan ekstrem. Wilayahnya sangat luas dengan sebaran penduduk yang terpencar, jarak antarpusat pemukiman berjauhan, serta kondisi alam yang sulit dijangkau. Situasi ini menuntut dukungan anggaran besar, terutama untuk transportasi dan distribusi logistik.
“Pembangunan Papua tidak bisa dibandingkan dengan Pulau Jawa. Di Jawa wilayahnya berdekatan, penduduk padat, dan kota-kota terhubung jalan tol. Papua punya karakter yang sama sekali berbeda,” ujar Theofransus Litaay dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).
Ia menggambarkan bentang alam Papua yang penuh tantangan, mulai dari kawasan pegunungan tinggi dan lembah curam, rawa-rawa luas, hutan lebat, hingga garis pantai yang panjang. Menurutnya, jika pusat-pusat pertumbuhan baru berhasil dibangun, pemerataan kemakmuran akan lebih terasa dan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.
Selain soal pendanaan, Litaay juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo lainnya yang dinilai strategis untuk percepatan pembangunan Papua. Salah satunya adalah pembentukan Komite Eksekutif Pembangunan Papua dalam kerangka rencana aksi percepatan pembangunan sebagai badan eksekutif.
Kebijakan lain yang diapresiasi adalah keterlibatan langsung Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelolaan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dalam memimpin rapat koordinasi lintas sektor. Forum tersebut secara khusus membahas hambatan dan kesulitan pembangunan yang dihadapi daerah-daerah di Papua.
Respons cepat Presiden setelah mendengar keluhan para kepala daerah, dengan langsung memutuskan peningkatan pendanaan Otsus, dinilai sebagai bukti kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan daerah.
Dengan dukungan penuh Presiden, Wakil Presiden, pemerintah daerah, Komite Eksekutif, serta BP3OKP, Litaay optimistis pembangunan Papua akan bergerak lebih cepat dan terarah dalam beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan Dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat ruang penghematan APBN di sektor lain.
Namun Presiden juga mengingatkan keras soal tata kelola. Ia menegaskan Dana Otsus harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. Presiden meminta para gubernur dan bupati bertanggung jawab penuh agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
#PrabowoSubianto #DanaOtsusPapua #PapuaBangkit #OtonomiKhusus #PembangunanPapua #APBN2026 #BreakingNews #HardNews #PapuaStrategis
