Di tengah derasnya arus scroll media sosial, reputasi publik kini berdiri di atas dasar yang rapuh. Satu kalimat yang lepas, satu potong video yang terpublikasi tanpa konteks, bisa berubah menjadi gelombang besar yang menggulung nama baik siapa pun dalam hitungan menit. Fenomena itulah yang kembali diingatkan Latief Siregar, Tenaga Ahli Kemkomdigi, dalam ajang Communi-Action 2025 yang digelar Ditjen KPM Kemkomdigi di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (27/11/2025).
“Scroll satu detik bisa menegakkan reputasi seseorang, tetapi satu menit saja bisa meruntuhkannya,” ucap Latief di hadapan peserta. Ia menegaskan bahwa ekosistem digital global saat ini tidak memberi ruang bagi jeda berpikir. Kesalahan kecil yang dipotong, digoreng, dan disebarkan tanpa konteks dapat berubah menjadi badai persepsi yang menggulung seluruh institusi. Bahkan, katanya, ada perusahaan yang kehilangan hingga USD40 miliar hanya karena satu miskomunikasi.
Menurut Latief, kita hidup dalam “tsunami informasi”, di mana video delapan detik lebih dipercaya daripada penjelasan delapan lembar. Keputusan publik terbentuk lebih cepat dari kemampuan mereka untuk memahami. “Di ruang serba cepat, fakta sering kalah oleh persepsi,” tegasnya. Dan dalam pusaran itu, pemerintah—yang bekerja dengan prosedur panjang dan data luas—sering menjadi pihak paling rentan.
Ia mencontohkan bagaimana satu video, satu kutipan komentar, atau satu judul bombastis bisa memicu simpulan ekstrem terhadap kinerja pemerintah. “Banyak orang menilai pemerintah kacau hanya karena satu unggahan viral, bukan dari informasi lengkap,” ujarnya.
Salah satu contohnya adalah isu viral mengenai tuduhan bahwa pemerintah menutup akses ke ChatGPT. Narasi itu menyebar cepat, membentuk persepsi publik hanya dalam beberapa jam. Padahal, kata Latief, faktanya pemerintah tidak menutup layanan tersebut. “Pemerintah hanya menjalankan regulasi. Semua Penyelenggara Sistem Elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti aturan perlindungan data dan mekanisme perizinan,” jelasnya.
Namun di era digital, kecepatan persepsi mengalahkan kecepatan klarifikasi. Polemik telanjur terbentuk sebelum penjelasan resmi sampai ke tangan publik. “Pertanyaannya bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling cepat mengelola narasi berbasis data dan konteks,” pungkas Latief.
Pesannya jelas: di zaman ketika reputasi bisa hancur hanya dengan satu swipe, kualitas komunikasi publik bukan sekadar kebutuhan—melainkan benteng terakhir menghadapi badai informasi yang tak pernah berhenti.
#DigitalCommunication #ReputasiPublik #Kemkomdigi #CommuniAction2025 #TsunamiInformasi #GoogleNewsFriendly #HardNews
