Debu merah beterbangan di atas tanah Kalimantan Timur setiap kali truk pengangkut semen melintas. Suara mesin bor bercampur dengan dentuman palu baja. Di tengah hiruk-pikuk itu, para pekerja berhelm kuning terus menegakkan tiang demi tiang—fondasi bagi masa depan negeri bernama Ibu Kota Nusantara (IKN). Waktu terus berdetak menuju 2028, tahun ketika seluruh roda pemerintahan diharapkan mulai berputar dari tanah baru ini.
Namun, di balik semangat yang menggelegak, Komisi II DPR RI mengingatkan bahwa jalan menuju tuntasnya IKN masih panjang. Mohammad Toha, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, menegaskan bahwa pembangunan fisik di kawasan pemerintahan itu belum sepenuhnya rampung. “Yang dibutuhkan sekarang memang anggaran. Masih banyak kantor pemerintahan yang belum selesai, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif,” ujarnya di Nusantara, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan Toha seolah menegaskan realitas di lapangan: IKN masih berjuang di fase menengah pembangunan. Dari gedung parlemen hingga kompleks kementerian, banyak yang baru berdiri setengah. Anggaran menjadi darah utama yang akan menentukan apakah proyek ini bisa menepati janji politiknya — menjadikan Indonesia benar-benar bertransformasi menjadi negara dengan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.
Pemerintah menyiapkan dana jumbo: sekitar Rp48,8 triliun hingga 2028 untuk menyelesaikan pembangunan gedung-gedung strategis di kawasan inti pusat pemerintahan. Di lapangan, sekitar 8.000 pekerja berjibaku setiap hari. Mereka bekerja di bawah terik matahari dan guyuran hujan tropis demi memastikan beton-beton penyangga negara berdiri kokoh.
Namun, Toha tidak hanya bicara soal fisik bangunan. Ia menyoroti filosofi ruang yang menjadi roh dari tata letak IKN. “Kantor IKN ini posisinya lurus ke Istana dan menghadap tenggara. Itu bukan kebetulan,” katanya. “Ada makna pengawasan, pengawalan, dan komunikasi antara lembaga pemerintahan.” Dalam bahasa lain, kota ini ingin dirancang bukan sekadar efisien, tapi juga simbolik—sebuah pusat kendali negara yang menyatu antara fungsi dan makna.
Meski begitu, Toha menyadari bahwa memindahkan ibu kota bukan perkara sekadar memindahkan gedung. Ada manusia di dalamnya — para aparatur sipil negara yang harus meninggalkan kenyamanan Jakarta. Karena itu, ia menekankan pentingnya tahapan perpindahan. “Pemindahan tidak bisa sekaligus. Harus bertahap. Yang dibutuhkan dulu, seperti tenaga teknis dan staf inti, mereka yang pindah duluan,” ujarnya.
Pernyataan itu sejalan dengan strategi pemerintah yang menghindari gegabah. IKN bukan proyek sehari jadi; ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran politik, kekuatan finansial, dan visi kebangsaan.
Kini, di tengah tekanan waktu, IKN menjadi semacam lomba maraton. Pemerintah berlari kencang agar tak tersandung target 2028, sementara DPR berperan sebagai penjaga arah, memastikan agar langkah cepat tidak kehilangan keseimbangan.
“Yang terpenting adalah konsistensi,” ujar Toha lagi. “Kalau dukungan anggaran dan semangat kerja di lapangan tetap seperti sekarang, saya optimistis kita bisa melihat IKN berdiri penuh pada waktunya.”
Di ufuk Kalimantan Timur, langit sore berubah jingga. Di kejauhan, siluet crane berdiri tegak di antara hamparan hutan yang kini berubah menjadi kota masa depan. Di sanalah, di tengah tanah yang dulu sunyi, sebuah babak baru sedang ditulis. Nusantara perlahan menegakkan dirinya — bukan sekadar sebagai ibu kota baru, tapi sebagai simbol perubahan arah sejarah Indonesia.
#IKN #DPRRI #MohammadToha #IbuKotaNusantara #PembangunanNasional #KalimantanTimur #IKN2028 #PemerintahanBaru #TransformasiIndonesia #BeritaNasional
