Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sinyal mengejutkan ke pasar. Pagu utang 2026 yang sudah diketok DPR boleh jadi tidak akan direalisasikan penuh. Alasannya sederhana: ia lebih percaya pertumbuhan ekonomi bisa jadi mesin penerimaan negara, ketimbang menambah tumpukan utang.
“Kalau ekonomi jalan kencang, utang bisa direm. Kalau melemah dan butuh stimulus, baru kita tambah. Tapi saya optimistis tahun depan kita tak perlu tarik utang sebesar pagu APBN,” kata Purbaya usai Rapat Paripurna pengesahan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).
Keyakinannya bertumpu pada kalkulasi sederhana: tambahan 1 persen pertumbuhan ekonomi berpotensi menambah Rp220 triliun penerimaan negara. Bahkan dengan kenaikan setengah persen saja, kas negara bisa terisi Rp110 triliun tambahan. “Ini yang kami kejar. Kita genjot pertumbuhan, penerimaan naik, utang bisa ditekan,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan, batas defisit 3 persen PDB dan utang 60 persen PDB yang selama ini dianggap sakral, sebetulnya bukan kitab suci. Batas itu, menurutnya, hanyalah warisan Maastricht Treaty yang bahkan di Eropa sendiri banyak dilanggar. “Jerman saja hampir 100 persen, Amerika lebih 120 persen, Jepang 250 persen. Kita di bawah 40 persen masih sangat prudent,” tegasnya.
Postur APBN 2026
Dalam postur final UU APBN 2026, pendapatan negara ditetapkan Rp3.153,6 triliun. Pajak tetap jadi tulang punggung dengan target Rp2.693,7 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak Rp459,2 triliun. Belanja negara dipatok Rp3.842,7 triliun, sehingga defisit mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Angka itulah yang menjadi plafon pembiayaan alias pagu utang tahun depan.
Namun, Purbaya menyiratkan plafon itu tak akan habis dipakai. Fokusnya dialihkan ke tiga jalur: efisiensi belanja, optimalisasi pajak, dan pemberantasan penggelapan. “Jangan hanya sibuk bicara defisit. Yang penting efisien, penerimaan pajak efektif, dan ekonomi tumbuh lebih cepat,” katanya.
Dengan nada setengah menyindir, Purbaya menambahkan: “Kalau ada lembaga rating yang mempertanyakan, bandingkan saja dengan negara maju lain. Setelah itu, suruh bawa cermin.”
Pesannya jelas: pemerintah tak ingin terjebak dalam logika utang yang kaku. Selama pertumbuhan bisa digenjot, utang tidak harus selalu jadi pilihan utama.
