Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR, Kamis (11/9/2025), menyimpan kejutan. Dengan nada tegas, ia mengumumkan keberhasilan pemerintahannya menyelamatkan Rp300 triliun dari anggaran negara yang dianggap rawan kebocoran.
“Itulah sebabnya, pada awal 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” kata Prabowo, menekankan kata selamatkan seolah ingin menegaskan bahwa uang rakyat itu tidak lagi jadi bancakan.
Kepala Negara lalu menyebut pos-pos anggaran yang selama ini sering jadi lubang gelap: perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, pembelian alat tulis kantor dengan nilai janggal, hingga berbagai belanja yang kerap dijadikan ladang korupsi. Semua itu dipangkas.
“Efisiensi ini bukan sekadar pilihan, melainkan perintah konstitusi,” ujar Prabowo, merujuk pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dana yang sebelumnya bisa tercecer, kini dialihkan untuk hal-hal produktif dan bisa langsung dirasakan masyarakat.
Salah satu program yang langsung mendapat limpahan anggaran itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye Prabowo yang kini mulai dijalankan. Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan geliat yang mengejutkan: realisasi anggaran MBG jauh melampaui target.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, pada Agustus lalu target penyerapan Rp9 triliun berhasil dilampaui hingga menyentuh Rp13,2 triliun. “Alhamdulillah, ini tren positif. Di bulan September, kami targetkan Rp19 triliun, mudah-mudahan juga bisa terlampaui,” ujar Dadan di kompleks Parlemen Senayan, awal pekan ini.
Proyeksi pemerintah bahkan semakin ambisius. Oktober dipatok Rp37 triliun, November Rp59,5 triliun, dan Desember Rp76,4 triliun. Padahal, alokasi resmi untuk MBG di APBN 2025 hanya Rp52 triliun. Itu artinya, pemerintah membuka opsi menambah sekitar Rp24 triliun agar program gizi gratis itu benar-benar berjalan penuh.
Bagi publik, angka-angka itu lebih dari sekadar hitungan fiskal. Efisiensi Rp300 triliun dan keberhasilan program gizi gratis bisa menjadi tolok ukur awal apakah pemerintahan Prabowo benar-benar mampu mewujudkan janji besar: mengembalikan uang negara dari tangan nakal, lalu menyalurkannya kembali ke meja makan rakyat.
Pertanyaannya kini, apakah disiplin fiskal ini bisa bertahan di tengah birokrasi yang selama puluhan tahun akrab dengan pemborosan?
