Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) siap diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar, bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Langkah digitalisasi dilakukan untuk memastikan penyaluran PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran bervariasi: ibu hamil dan masa nifas Rp3 juta per tahun, anak usia dini Rp3 juta, anak SD Rp900 ribu, anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, lansia dan penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta, serta korban pelanggaran HAM berat Rp10,8 juta per tahun.
Meski berbasis teknologi, masyarakat tetap dilibatkan dalam pemutakhiran data, mulai dari pengusulan, sanggahan, hingga pendaftaran melalui aplikasi khusus. Kemensos juga menyiapkan pemeriksaan lapangan dengan bantuan ribuan pendamping sosial dan aparat kelurahan agar warga yang belum terbiasa menggunakan gawai tidak tertinggal.
“Kami sadar tidak semua masyarakat akrab dengan teknologi. Karena itu seluruh sumber daya pemerintah disiapkan untuk mendampingi,” tegas Mensos.
Saifullah Yusuf optimistis akurasi data penerima bansos akan meningkat sehingga intervensi sosial lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pemerintah dapat mengukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi setiap tahun.
Menurutnya, Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena angka kemiskinannya tercatat 6,59 persen pada 2024, di bawah rata-rata nasional 8,57 persen. Jika pilot project ini berhasil, digitalisasi PKH akan diperluas secara bertahap ke seluruh Indonesia.
Berdasarkan perhitungan bersama Dewan Ekonomi Nasional, efisiensi dari digitalisasi PKH berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
