Cucu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, MA, resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030. Deklarasi digelar di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (18/8/2025), dihadiri sejumlah tokoh senior, kader, dan simpatisan.
“Saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum bukan untuk mencari kehormatan pribadi, tetapi untuk mengemban amanah rakyat,” tegas Husnan dalam pidatonya.
Langkah Strategis Menyelamatkan PPP
Husnan menegaskan keputusannya maju sebagai calon ketua umum berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi PPP saat ini. Partai berlambang Kabah itu gagal meraih kursi signifikan di DPR RI dalam Pemilu 2024 dan tidak memiliki perwakilan di kabinet pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi.
“PPP saat ini ibarat masjid. Kalau kita sudah masuk masjid, tak ada hal lain yang kita lakukan kecuali beribadah. Begitu juga PPP, harus kembali pada khitah perjuangannya, bekerja tulus untuk umat dan rakyat,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan itu.
Husnan memandang partai perlu kembali ke akar ideologi dan basis massanya: pesantren, ulama, dan umat Islam tradisional. Ia menilai PPP tidak boleh kehilangan jati diri dengan mengejar pragmatisme politik semata.
“PPP harus menyapa ulama, kiai, ustaz, dan pesantren. PPP bukan partai sekadar kursi, tapi partai umat yang memiliki ideologi dan sejarah panjang. Kita jangan malu mengakui itu,” katanya.
Modal Intelektual dan Jaringan
Husnan bukan figur baru di dunia politik maupun birokrasi. Ia pernah duduk di DPR RI, aktif dalam organisasi Islam, serta memimpin Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia. Selain itu, pengalamannya di dunia diplomasi menambah nilai tambah.
“Pengalaman saya di legislatif dan eksekutif membuat saya paham bagaimana mengelola organisasi besar, membangun jaringan, dan menghadapi tantangan global. Semua itu saya wakafkan untuk PPP,” ujarnya.
Beberapa tokoh yang hadir dalam deklarasi menyampaikan dukungan. Anwar Sanusi, salah satu tokoh senior PPP, menilai Husnan sosok yang tepat memimpin partai di tengah keterpurukan.
“Husnan adalah tokoh intelektual yang memiliki kapasitas keagamaan, serta kemampuan organisatoris yang cocok dengan ideologi PPP. Ia pernah di DPR RI dan di eksekutif sebagai duta besar,” kata Anwar.
Tokoh lain yang hadir antara lain Ghazali Abbas Adan, H. Irene Rusli Halil, Imam Tjokroaminoto, dan TB Massa Djafar. Kehadiran mereka dianggap sinyal dukungan moral terhadap Husnan.
PPP di Persimpangan Jalan
Deklarasi Husnan menambah daftar calon yang diperkirakan akan bertarung dalam Muktamar PPP 2025. Muktamar tersebut akan menjadi ajang perebutan kepemimpinan setelah partai mengalami penurunan drastis dalam perolehan suara.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP hanya memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024. Kondisi itu membuat PPP tidak memiliki wakil di DPR RI untuk periode 2024–2029, sebuah pukulan terberat sejak partai berdiri pada 1973.
Ketiadaan kursi parlemen sekaligus hilangnya posisi strategis di pemerintahan membuat PPP berada dalam posisi rawan kehilangan relevansi politik. Para pengamat menilai partai harus melakukan konsolidasi besar-besaran untuk bisa bertahan.
“PPP harus melakukan rebranding dan merebut kembali kepercayaan publik. Jika tidak, eksistensinya akan terus tergerus oleh partai-partai lain,” kata analis politik dari Universitas Indonesia, Ahmad Ridwan, saat dihubungi terpisah.
Harapan Menggairahkan Basis Pesantren
Dalam deklarasinya, Husnan menekankan pentingnya menghidupkan kembali basis pesantren sebagai jantung pergerakan PPP. Ia menilai sejarah panjang partai yang berakar dari kekuatan umat Islam tradisional adalah modal sosial yang tidak boleh terbuang.
“PPP harus kembali menjadi rumah besar umat. Dari kampung-kampung dan pesantren, suara kita akan kembali menguat. Inilah karakter asli PPP yang tidak boleh ditinggalkan,” katanya.
Husnan juga mengajak para kader muda untuk bangkit bersama. Ia menilai regenerasi kepemimpinan penting agar PPP tidak kehilangan relevansi di kalangan milenial dan Gen Z.
“Kita harus memberi ruang bagi anak-anak muda untuk tampil, berkontribusi, dan membawa semangat baru. Mereka inilah masa depan partai,” ujarnya.
Dinamika Jelang Muktamar
Deklarasi Husnan diprediksi akan memanaskan persaingan menuju Muktamar PPP 2025. Selain dirinya, beberapa nama lain disebut-sebut tengah menimbang maju. Namun hingga kini, belum ada deklarasi resmi dari kandidat lain.
Muktamar PPP dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025. Agenda utama adalah memilih ketua umum baru yang diharapkan mampu membawa partai keluar dari krisis.
“PPP butuh figur yang bisa menyatukan, bukan hanya sekadar populer. Figur yang punya jaringan pesantren, pengalaman politik, dan integritas tinggi. Dalam konteks itu, Husnan punya peluang besar,” kata pengamat politik UIN Jakarta, Nurul Hidayah.
Reposisi Partai Umat
Sebagai partai Islam tertua di Indonesia yang masih bertahan pascareformasi, PPP menghadapi tantangan besar di tengah fragmentasi politik Islam. Beberapa basis pemilih PPP telah beralih ke partai lain, terutama PKB dan PKS.
Husnan menyatakan siap menjawab tantangan itu dengan strategi konsolidasi berbasis umat sekaligus pembaruan organisasi.
“PPP harus menjadi partai yang melayani, bukan sekadar alat politik. Kita harus hadir di tengah rakyat, terutama umat Islam tradisional. Dengan begitu, kepercayaan publik akan kembali,” katanya.
Simbol Harapan Baru
Deklarasi Husnan tidak hanya dipandang sebagai manuver politik, tetapi juga simbol harapan baru bagi sebagian kader yang menginginkan perubahan. Dengan latar belakang sebagai cucu pendiri pesantren besar Gontor, Husnan diharapkan mampu menjembatani tradisi keislaman dengan kebutuhan modernisasi politik.
“PPP harus bisa membuktikan bahwa partai Islam tetap relevan dalam demokrasi Indonesia. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan dekat dengan umat,” kata Ghazali Abbas Adan.
Dengan resminya deklarasi ini, Husnan Bey Fananie menjadi figur pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan maju dalam bursa calon ketua umum PPP. Pertarungan menuju Muktamar PPP 2025 pun dipastikan semakin sengit, dengan taruhan besar: menentukan hidup-mati PPP di kancah politik nasional lima tahun mendatang.
