Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dimintai penjelasan terkait insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Tragedi yang menelan korban jiwa itu dinilai sebagai akibat dari kelalaian otoritas pelabuhan serta kesalahan manusia dalam pengoperasian kapal.
“Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini,” ujar Lasarus, seperti dikutip dari laman RRI, Jumat (4/7/2025).
Ia menilai insiden tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan oleh otoritas pelabuhan serta kelalaian dari awak kapal. Investigasi menyeluruh dinilai penting untuk mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan, serta mencegah agar insiden serupa tidak kembali terulang.
“Lemahnya pengawasan otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten serta seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut harus dievaluasi. Pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh,” tegasnya.
Komisi V juga akan menggali informasi lebih jauh dari Kemenhub, khususnya menyangkut aspek kelayakan kapal, standar keselamatan pelayaran, dan pengawasan operasional di pelabuhan. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan alarm keras terhadap sistem pengawasan transportasi laut di Indonesia.
Diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu (2/7/2025) saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dalam tragedi tersebut, sejumlah penumpang dinyatakan meninggal dunia dan proses pencarian masih terus berlangsung oleh tim SAR gabungan.
Lasarus menegaskan bahwa keselamatan transportasi adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Komisi V akan memastikan penyelidikan berjalan tuntas dan meminta akuntabilitas penuh dari pihak-pihak terkait.
