Pemerintah Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara tengah menggalang kekuatan untuk merespons kebijakan perdagangan baru Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto, bersama para pemimpin ASEAN, mengadakan diskusi intensif guna menyusun langkah strategis menghadapi penerapan Tarif Resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Melalui keterangan tertulis Tim Media Presiden Prabowo, Minggu (6/4/2025), disebutkan bahwa Prabowo telah menggelar pembicaraan dengan sejumlah kepala negara ASEAN. Di antaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, hingga Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. Diskusi dilakukan melalui sambungan telepon sejak Sabtu (5/4/2025) malam.
Dalam postingan di akun media sosial resminya, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa dirinya melakukan komunikasi intens dengan para pemimpin ASEAN. “Saya berkesempatan berdiskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk mengoordinasikan respons terhadap kebijakan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” tulis Anwar.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya koordinasi regional untuk menghadapi kebijakan perdagangan yang dinilai sepihak tersebut. Anwar juga menyebutkan bahwa para menteri ekonomi ASEAN akan bertemu secara langsung dalam waktu dekat untuk merumuskan sikap bersama. “Insya Allah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan membahas masalah ini lebih dalam, serta mencari solusi terbaik untuk seluruh anggota,” ungkapnya.
Kebijakan Tarif Resiprokal yang diumumkan Donald Trump mengharuskan negara-negara mitra dagang AS untuk membayar tarif impor dalam persentase yang setara dengan tarif yang diterapkan negara tersebut terhadap produk AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak signifikan, dengan besaran tarif mencapai 32 persen.
Negara-negara ASEAN lain juga tidak luput dari kebijakan ini. Filipina dikenai tarif 17 persen, Malaysia 24 persen, Singapura 10 persen, Thailand 36 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja bahkan harus menghadapi tarif sebesar 49 persen.
Langkah agresif dari Gedung Putih ini langsung memicu kekhawatiran tentang masa depan hubungan perdagangan antara Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Banyak pihak menilai kebijakan ini dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi dan ketegangan geopolitik.
Dalam upaya menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, untuk segera menyusun langkah diplomatik. Pemerintah berencana melayangkan nota diplomatik protes sekaligus mendorong negosiasi ulang terhadap ketentuan tarif tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Fikri Abdurrahman, dalam keterangan pers di Jakarta, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. “Indonesia mendukung perdagangan bebas dan adil. Kebijakan tarif resiprokal ini tidak mencerminkan semangat kerja sama ekonomi yang setara. Kami akan menggunakan semua jalur diplomatik, termasuk mengupayakan konsultasi di dalam kerangka ASEAN maupun WTO,” tegasnya.
Indonesia juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan kemungkinan membawa persoalan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Para pengamat menilai, konsolidasi sikap ASEAN menjadi penting agar kawasan ini memiliki daya tawar lebih besar menghadapi kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Indonesia, Taufik Kurniawan, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi dampak tarif baru tersebut. “Kami mempercepat pembukaan pasar baru di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS,” ujarnya dalam konferensi pers Minggu siang.
Taufik menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga mendorong pelaku usaha domestik untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor sehingga lebih kompetitif di pasar internasional. “Diversifikasi produk dan pasar adalah kunci menghadapi situasi ini,” katanya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nina Sulistyowati, menilai bahwa langkah cepat Indonesia dan ASEAN untuk berkoordinasi patut diapresiasi. “Dengan bersatu, ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang mampu melawan tekanan tarif sepihak. Ini momentum untuk memperkuat integrasi ekonomi regional,” ujarnya.
Sementara itu, para pelaku usaha di Indonesia mulai menghitung potensi kerugian akibat kenaikan tarif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arman Setiawan, mengatakan bahwa sektor manufaktur, terutama tekstil, furnitur, dan produk karet, akan terdampak langsung. “AS adalah pasar ekspor utama beberapa sektor unggulan kita. Tarif tinggi tentu akan mengurangi daya saing produk kita,” katanya.
Arman mendesak pemerintah untuk segera memberikan insentif bagi industri yang terdampak serta mempercepat negosiasi perdagangan bebas dengan negara-negara di luar AS. Ia juga meminta adanya stimulus fiskal untuk mendukung diversifikasi pasar ekspor.
Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih belum memberikan rincian tambahan mengenai kemungkinan pengecualian atau renegosiasi tarif terhadap negara-negara tertentu. Sementara itu, para analis memperkirakan langkah tarif ini akan menjadi ujian besar bagi soliditas ASEAN dalam menjaga kepentingan ekonomi kawasan.
Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan melakukan percakapan bilateral lebih intensif dengan beberapa pemimpin dunia dalam beberapa hari ke depan, termasuk Perdana Menteri Jepang dan Presiden Korea Selatan. Pembicaraan ini akan difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi regional yang lebih inklusif dan mendorong perdagangan bebas berbasis aturan.
Dengan meningkatnya tekanan dari kebijakan perdagangan baru AS, konsolidasi di antara negara-negara ASEAN tampaknya menjadi opsi strategis yang tidak terelakkan. Baik melalui jalur diplomasi bilateral, regional, maupun multilateral, kawasan Asia Tenggara kini tengah membuktikan bahwa mereka siap memperjuangkan kepentingan ekonominya secara kolektif di panggung global.
