Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti inefisiensi anggaran program stunting di daerah. Dari total Rp10 miliar anggaran, hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Rp6 miliar habis untuk rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain. Sementara makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar, sisanya Rp2 miliar untuk evaluasi,” ujar Tito dalam Rakornas Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12).
Pengawasan Anggaran Ditingkatkan
Tito meminta Dirjen Keuangan Daerah untuk meninjau belanja daerah yang tidak efisien. Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak mudah tertipu oleh pejabat di bawahnya yang bermain-main dengan anggaran.
Menurut Tito, pengelolaan anggaran program stunting seringkali berada di tangan Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. “Ada rapat penguatan terus-menerus. Saya tanya, kapan kuat-kuatnya?” sindirnya.
Efisiensi untuk Kebangkitan Daerah
Tito menegaskan perlunya efisiensi anggaran agar pendapatan daerah meningkat dan ekonomi bangkit. Ia mendorong penerapan Mal Pelayanan Publik sebagai model layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah perizinan perusahaan.
“Daerah yang memiliki pendapatan lebih besar dari transfer pusat akan mandiri dan leluasa membuat program kesejahteraan rakyat. Jika ini berjalan, pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi akan lebih optimal,” pungkasnya.
