JAKARTA – Anggota DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah mengevaluasi sistem pos anggaran pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya terpusat di Kementerian Pendidikan untuk memaksimalkan layanan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru.
“Amanat konstitusi mengatakan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk pendidikan kedinasan. Tapi realitanya, Rp 147 triliun masih dialokasikan ke sana, sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 90 triliun,” kata Dede, Kamis (17/10/24).
Dede menjelaskan, jika anggaran disatukan dalam satu kementerian, pengawasan akan lebih terarah. Hal ini dapat mencegah anggaran pendidikan yang tidak terserap maksimal, seperti yang terjadi di tahun sebelumnya.
Pembenahan sistem penganggaran juga diharapkan dapat mengatasi masalah kesejahteraan guru, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan bagi siswa. “Kalau anggaran diatur satu pintu, kesejahteraan guru bisa dipantau secara terpusat,” ujarnya.
Menurut laporan IDEAS, 74% guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, dan banyak yang harus bekerja sampingan. Dede menilai, hal ini adalah masalah besar yang perlu segera diatasi.
Kisah viral Alvi Noviardi, guru honorer asal Sukabumi yang harus memulung setelah mengajar, menjadi cerminan tantangan kesejahteraan guru di Indonesia. “Kisah ini adalah potret buruk penghargaan negara bagi para tenaga pendidik,” ucapnya.
Dede berharap pemerintah segera meninjau kembali struktur upah guru honorer dan menetapkan standar minimum yang layak. “Guru honorer juga berhak mendapat penghasilan yang layak serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti program seleksi PPPK yang belum mencukupi jumlah guru honorer yang ada. “Slot yang diberikan tidak mencukupi untuk guru honorer eksisting yang jumlahnya sangat besar,” kata Dede.
Dede menekankan bahwa kesejahteraan guru berpengaruh pada motivasi mengajar mereka, yang pada akhirnya berdampak pada masa depan pendidikan anak bangsa.
Selain menyatukan anggaran pendidikan, Dede menyarankan reformasi struktur pendidikan dan redistribusi guru ke daerah terpencil, serta pengawasan ketat terhadap anggaran di daerah. “Dana pendidikan harus lebih didesentralisasikan dengan pengawasan yang tepat,” tutupnya.
