JAKARTA – Pengusaha media Iqbal Miad MBA mengatakan, pemilihan sistem langsung (Pilsung) memiliki banyak kekurangan. Antara lain memberikan kesempatan pada pejabat untuk secara mendadak meletakkan tanggung jawabnya agar dapat ikut berkompetisi dalam pemilihan.
“Berkali-kali kita melihat bupati, walikota, bahkan gubernur mendadak berhenti dari tanggung jawabnya memimpin pemerintahan karena ingin ikut berkompetisi sebagai petahana. Menurut saya ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik,” katanya di Jakarta, Selasa (24/09/24).
Menurutnya, sebaiknya partai-partai mendorong agar para kepala daerah menuntaskan tugasnya terlebih dahulu sebelum memutuskan maju dalam kontestasi.
Selain itu Iqbal Miad juga menyarankan untuk kembali kepada UUD 1945 sebelum amandemen. “Pemilihan pemimpin kembali saja menggunakan cara yang sudah dipikirkan para pendiri bangsa, melalui lembaga perwakilan,”
Setelah berkali-kali menggunakan sistem pemilihan langsung melalui one man one vote, terbukti sistem itu memiliki banyak kekurangan.
“One man one vote dipilih karena dulu di zaman reformasi diprediksi tidak mungkin ada pihak yang mampu membohongi rakyat karena membutuhkan banyak uang, tapi ternyata perkiraan itu keliru, pengaruh tidak hanya bisa menggunakan uang tetapi bisa memanfaatkan kepentingan,” papar pria kelahiran Sumatra Barat ini.
Selain itu pemilihan langsung juga membutuhkan sumber daya yang terlalu besar. “Hingga pada Pemilu sebelum yang terakhir banyak personil penyelenggara Pemilu yang bertumbangan,” tambah Iqbal.
Ia juga menilai Pemilu membutuhkan aturan yang konsisten, tidak mendadak direvisi untuk memuluskan kepentingan politik pihak tertentu.
“Itu semua tidak memberikan edukasi politik yang sehat untuk rakyat,” pungkasnya. (*)
