JAKARTA — Gejolak berkepanjangan di Selat Hormuz bukan sekadar persoalan harga bahan bakar minyak dan gas semata, melainkan berpotensi merambat jauh hingga memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari bahan pangan, ongkos kirim belanja daring, hingga material bangunan. Jalur perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan lautan lepas ini selama ini menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia, sekaligus jalur strategis bagi setidaknya 15 hingga 20 kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Eropa dengan Asia.
Dampak paling langsung tentu terasa di sektor energi. Ketika pasokan minyak mentah dunia terganggu akibat blokade maupun serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut, harga minyak mentah dunia melonjak cepat. Sebagai gambaran, harga minyak mentah Brent sempat melompat ke kisaran 112 dolar AS per barel pada Maret 2026, seiring gangguan produksi di Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 7 hingga 10 juta barel per hari. Karena Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 0,86 juta barel minyak per hari dari kebutuhan domestik yang mencapai 1,7 juta barel, hampir separuh kebutuhan energi nasional harus dipenuhi lewat impor, sehingga lonjakan harga minyak dunia otomatis membebani anggaran subsidi energi negara.
Riset lembaga manajemen risiko GRC Indonesia mencatat bahwa setiap kenaikan satu dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia berpotensi menambah beban defisit anggaran hingga Rp9,5 triliun. Ketika harga sempat melampaui 100 dolar AS per barel pada Maret 2026, pemerintah dihadapkan pada beban tambahan subsidi yang diperkirakan mencapai Rp210 triliun hingga Rp340 triliun apabila harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan.
Di luar energi, biaya logistik pelayaran turut melonjak akibat lonjakan premi asuransi kapal yang melintasi kawasan berstatus zona konflik. Kondisi ini menciptakan semacam blokade tidak resmi, karena sejumlah kapal memilih berlabuh atau memutar rute demi menghindari biaya asuransi yang membengkak, bahkan tingkat premi tidak serta-merta turun meski gencatan senjata sempat tercapai awal April 2026, karena pasar asuransi membutuhkan waktu berminggu-minggu tanpa insiden untuk memulihkan kepercayaan.
Efek domino ini juga menghantam industri petrokimia dan pengemasan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa harga nafta, bahan baku utama plastik kemasan, sempat melonjak lebih dari 50 persen sejak eskalasi konflik dimulai akhir Februari 2026. Ia menyebut lonjakan itu bukan berasal dari biaya produksi, melainkan murni akibat naiknya harga bahan baku impor.
Kalangan analis pangan turut mengingatkan risiko serupa pada sektor pertanian, mengingat besarnya ketergantungan Indonesia pada bahan baku dan input produksi impor seperti pupuk. Kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya biaya energi dikhawatirkan mendorong inflasi pangan, sehingga pemerintah disarankan mempercepat penguatan ketahanan pangan domestik guna mengurangi ketergantungan pada jalur impor yang rentan terganggu geopolitik.
#SelatHormuz #InflasiIndonesia #HargaBBM #KrisisEnergi #LogistikGlobal #EkonomiIndonesia #ICPMinyak #RantaiPasokGlobal #GeopolitikTimurTengah #BeritaEkonomi
