Riau – Hampir dua dekade berdiri tanpa pernah menyalurkan setetes pun listrik, PLTU batubara Koto Ringin di Kabupaten Siak, Riau, kini hanya menjadi onggokan besi berkarat di tengah hutan. Dua lembaga lingkungan terkemuka Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau dan Yayasan Indonesia Cerah kini menawarkan solusi tegas: ubah situs mangkrak itu menjadi pusat pembangkit energi hijau.
Dua Dekade Mangkrak Batu Bara Terbukti Tak Andal
WALHI Riau dan Yayasan Indonesia Cerah mengusulkan PLTU batubara Koto Ringin berkapasitas 2×3,5 megawatt yang mangkrak hampir dua dekade itu dikonversi menjadi sumber pembangkit energi bersih dan terbarukan berbasis matahari dan air. Kedua lembaga menawarkan dua pilihan: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau sistem hibrid gabungan energi surya dan mini hidro.
“Kami ingin membantu Pemkab Siak mencari pilihan alternatif agar aset ini tidak terhenti dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pemerintah daerah harus berperan dan berkontribusi dalam kebijakan transisi energi berkeadilan,” kata Ahlul Fadli, Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Riau.
34 PLTU Mangkrak dan Ketergantungan 60 Persen pada Batu Bara
Kasus Koto Ringin bukan anomali. PLN sendiri mengakui masih terdapat 34 PLTU yang masuk kategori terkendala dalam RUPTL 2025–2034. Di luar daftar itu, organisasi masyarakat sipil juga menemukan PLTU lain yang mandek, termasuk PLTU Jambi-1 dan Jambi-2 masing-masing 600 MW.
Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menegaskan: “Ketergantungan listrik kita lebih dari 60 persen terhadap PLTU membuat ketersediaan listrik rentan karena harus menyesuaikan ketersediaan pasokan batu bara.”
Mengapa PLTS dan Mini Hidro Lebih Unggul dari PLTU
Alasan teknis dan ekonomisnya jelas. Data Global Horizontal Irradiation mencatat potensi energi surya di Kabupaten Siak berkisar antara 1.580 hingga 1.657 kWh per meter persegi per tahun — angka yang sangat menjanjikan untuk pengembangan PLTS skala menengah.
Sementara PLTA dan mini hidro memanfaatkan energi kinetik dan potensial air yang mengalir untuk menggerakkan turbin, menjadikannya sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi langsung. Indonesia memiliki potensi besar pengembangan PLTA dan mini hidro, dengan beberapa wilayah utama di Sumatera Barat, Riau, Aceh, Lampung, dan Bengkulu.
Dibandingkan PLTU yang tergantung pada pasokan batu bara yang harganya fluktuatif dan ketersediaannya semakin terbatas, PLTS dan mini hidro menawarkan biaya operasional yang jauh lebih stabil dan tidak terpengaruh gejolak harga komoditas global termasuk konflik geopolitik seperti perang Iran-AS yang kini mendongkrak harga energi fosil dunia.
Pemkab Siak Respons Positif Transisi Harus Berkeadilan
Sejumlah pejabat Pemkab Siak merespons positif kajian WALHI Riau dan CERAH. Sekretaris Daerah Mahadar menyatakan solusi itu sejalan dengan pembangunan energi yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dan inklusif. “Transisi energi bukan hanya soal peralihan dari fosil ke energi terbarukan, tetapi menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan keadilan bagi masyarakat. Kelompok rentan harus mendapat perlindungan dan akses manfaat dari proses transisi energi,” tegasnya.
CERAH juga mendorong percepatan target nasional pembangunan 100 gigawatt PLTS yang dicanangkan pemerintah untuk periode 2026 hingga 2028 sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional jangka panjang.
#WALHIRiau #PLTUMangkrak #TransisiEnergi #EnergiBersih #PLTSIndonesia #MiniHidroRiau #SiakRiau #KotoRingin #CERAH #EnergiHijau #EnergiTerbarukan #KetahananEnergi #RUPTL #PLNIndonesia #KlimatasiEnergi
