Jakarta – Di balik proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, tersembunyi jaringan rekening bayangan yang rapi dan terstruktur. Rabu (9/6/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir modus tersebut — dan yang mengejutkan, rekening milik seorang office boy (OB) ikut dijadikan tempat menampung uang korupsi miliaran rupiah.
OTT ke-12 KPK di 2026
KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 7 hingga 8 Juni 2026 di Jakarta dan Sumatera Selatan menjadikannya OTT ke-12 sepanjang tahun ini. Dari 10 orang yang diamankan, terdiri dari lima penyelenggara negara dan lima pihak swasta, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka: Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, Adi Triadi yang merupakan keponakan Bupati Edison, serta marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi.
Modus Buka Tutup Rekening: Transit lalu Hapus
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan para tersangka menggunakan rekening-rekening nominee sebagai terminal transit dana. Setelah uang masuk dan selesai didistribusikan, rekening ditutup dan segera diganti dengan rekening baru berulang kali. “Jadi memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nominee, kemudian menggunakan modus buka-tutup rekening,” kata Budi.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menambahkan, modus ini sengaja digunakan untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan swasta. “Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash,” tegasnya.
Yang paling mencuri perhatian: beberapa rekening menggunakan identitas pegawai Pemkab Muara Enim, termasuk seorang office boy. “Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, ada juga menggunakan rekening-rekening lain,” kata Budi.
Potongan 5 Persen hingga Rp500 Juta Cash
Edison diduga menerima aliran uang sebesar 5 persen dari nilai proyek yang dikerjakan pihak swasta, termasuk PT MSA dan rekanan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dana itu kemudian didistribusikan ke jenjang di bawahnya: kepala dinas mendapat jatah 3 persen, pejabat pembuat komitmen dan bendahara masing-masing 1 persen.
Sekretaris Dinas Pendidikan Abi Nurwardani diduga menerima uang tunai sebesar Rp500 juta dari Cory Erin Hardi selaku marketing PT MSA, yang merupakan pemasok PT MIT pemenang proyek pengadaan di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025.
Sitaan: Rp1,9 Miliar dari Tiga Mata Uang
KPK menyita total Rp1,9 miliar, terdiri dari uang tunai dalam tiga mata uang yakni rupiah, dolar AS, dan riyal Arab Saudi senilai sekitar Rp430 juta, serta saldo rekening penampungan sebesar Rp1,47 miliar.
Jeratan Hukum
Edison, Abi, dan Adi dijerat Pasal 12 huruf a dan/atau b serta Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026. Sementara Cory dijerat pasal pemberi suap sesuai UU yang sama. Kasus ini mencatat ironi besar: korupsi terjadi di dinas yang mengurusi pendidikan generasi penerus bangsa.
#OTTBupatiMuaraEnim #Edison Bupati #KPKMuaraEnim #RekeningNominee #BukaTutupRekening #RekeningOB #KorupsiDikbud #AntikorupsiRI #OTT2026 #SuapPengadaan #PTMilleniumSolusi #AbiNurwardani #KPKSita #KorupsiDaerah #PemberantasanKorupsi
