Jakarta – Dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi bahan perdebatan publik. Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut-sebut berpotensi menggerogoti ruang fiskal negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras tuduhan itu.
Program Fleksibel dan Bisa Disesuaikan
Purbaya berbicara tegas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026. “Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ujarnya. Ia menegaskan kedua program tersebut dirancang secara adaptif sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal yang berkembang tanpa harus membebani APBN secara berlebihan.
Efisiensi yang dimaksud Purbaya bukan isapan jempol. Sebelumnya pemerintah sudah membuktikannya melalui penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp 5 triliun dalam satu periode.
S&P Tidak Persoalkan Program Prioritas
Purbaya mengungkapkan hasil pertemuannya langsung dengan lembaga pemeringkat S&P Ratings. Menurutnya lembaga tersebut sama sekali tidak mempersoalkan program MBG maupun KDMP. Justru yang menjadi perhatian S&P adalah sentimen negatif yang beredar di pasar. “Waktu saya ketemu S&P terakhir dia tidak merebutkan itu sebetulnya. Cuma dia mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market itu saja. Kalau pondasinya enggak ada masalah. Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan,” tegasnya.
Defisit Dijamin Terkendali di Bawah 3 Persen
Purbaya optimis defisit APBN tetap dapat dipertahankan di bawah ambang batas 3 persen dari PDB meskipun kedua program tersebut terus berjalan. “Kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun defisit bisa kita pertahankan di 3 persen,” ujarnya. Ia bahkan menyatakan kondisi fiskal tetap kuat meskipun ada risiko kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menekan belanja subsidi energi.
Bukan Jalan Menuju Krisis 1998
Purbaya juga menangkis kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998. Ia menegaskan semua indikator fiskal masih dapat dikendalikan. “Misalnya harganya minyak tinggi itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” pungkasnya.
Konteks: APBN Surplus Rp 58,6 Triliun
Pernyataan Purbaya bukan tanpa dasar. Laporan APBN KiTa edisi Juni 2026 mencatat keseimbangan primer APBN membukukan surplus Rp 58,6 triliun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tercatat solid di angka 5,61 persen. Angka-angka inilah yang menjadi perisai argumen Purbaya bahwa program prioritas pemerintah tidak menggerogoti kesehatan fiskal nasional.
#PurbayaYudhiSadewa #MBGdanKopdes #APBN2026 #DefisitAPBN #EkonomiIndonesia
