Indonesia bersiap menulis babak baru kemandirian ekonomi laut. Presiden Prabowo Subianto memberi komando tegas: negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia itu tak boleh terus menggantungkan garam dari luar negeri.
“Presiden ingin Indonesia swasembada garam. Ini bukan sekadar urusan dapur, tapi soal kedaulatan pangan, air, dan energi,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10).
Nada suaranya mantap, menandai keseriusan pemerintah memulai apa yang selama puluhan tahun hanya jadi wacana. Arahan itu langsung diterjemahkan dalam langkah konkret: penandatanganan kerja sama pengembangan lahan garam nasional antara K-Utec Salt Technology (Jerman), PT Garam Indonesia, dan sejumlah pemerintah daerah.
GARAP LAHAN GARAM NASIONAL
Kerja sama lintas negara dan lintas lembaga ini tak sekadar seremoni. Ia menjadi pijakan baru dalam membangun industri garam berbasis teknologi tinggi. Kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur — Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Utara — menjadi pionir. Satu wilayah di Jawa Timur, yakni Gresik, ikut menandatangani proyek yang sama.
“Daerah Indonesia Timur, terutama NTT, punya potensi garam terbaik di dunia. Garam di sana lebih putih, lebih murni, dan masa kristalisasinya lebih cepat,” ujar Rachmat. “Kami tak hanya ingin merencanakan, tapi memastikan semua rencana benar-benar terlaksana.”
Langkah itu menjawab paradoks lama: negeri maritim tapi masih impor garam jutaan ton setiap tahun. Padahal, garis pantai Indonesia membentang lebih dari 80 ribu kilometer.
DARI WACANA KE TINDAKAN
Pemerintah kini ingin memutus mata rantai ketergantungan dengan menggabungkan riset, teknologi, dan produksi rakyat. Bappenas menempatkan swasembada garam sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) era Prabowo.
“Sudah lama Presiden menginginkan ini. Karena itu, kami mengawal penuh. Kita tidak hanya bekerja dengan basis pengetahuan, tetapi juga teknologi dan penelitian,” tutur Rachmat.
Artinya, proyek garam kini tak lagi sekadar mengeringkan air laut di tambak tradisional. Akan ada transfer teknologi dari Jerman — negara yang dikenal memiliki sistem pemurnian dan pengolahan garam berstandar industri global.
TRIUMVIRAT GARAM NASIONAL
Rachmat menyebut kolaborasi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan PT Garam sebagai “triumvirat garam nasional”.
“Ini sejarah baru. Titik tolak menuju swasembada garam Indonesia,” katanya.
Menurut Rachmat, sinergi tiga pihak ini menjadi simbol penting: pemerintah pusat, daerah, dan korporasi pelat merah bersatu untuk mengangkat garam — komoditas sederhana yang selama ini terpinggirkan — menjadi sektor industri bernilai tinggi.
KEDAULATAN DARI BUTIR GARAM
Langkah menuju swasembada garam bukan hanya soal ekonomi. Ia juga simbol kedaulatan. Di balik butiran putih itu, tersimpan makna strategis: kemandirian bangsa.
Data Bappenas menunjukkan, kebutuhan garam nasional mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun, sementara produksi lokal baru mampu memenuhi separuhnya. Kesenjangan inilah yang hendak ditutup lewat proyek baru ini.
“Bayangkan, kita negara kepulauan, tapi garam untuk industri makanan, kimia, hingga farmasi masih banyak didatangkan dari luar negeri,” ujar Rachmat. “Kita ingin mengakhiri itu.”
Langkah konkret sudah disiapkan. Pemerintah akan mengoptimalkan tambak rakyat, memperluas lahan produksi di wilayah timur, dan mempercepat pembangunan pabrik pemurnian garam industri.
ERA BARU GARAM INDONESIA
Program ini, menurut Rachmat, bukan proyek jangka pendek. Bappenas akan mengawal hingga terbentuk ekosistem industri garam nasional: dari riset, produksi, hingga ekspor.
“Indonesia tidak boleh lagi jadi penonton di lautnya sendiri. Kita punya laut, kita punya matahari, kita punya tenaga kerja. Kini waktunya kita garap sendiri,” ujarnya tegas.
Dengan dukungan teknologi Jerman dan komitmen pemerintah daerah, proyek garam nasional diharapkan menjadi model pembangunan maritim baru: berakar di desa, berorientasi industri, dan berbasis kemandirian.
“Kalau kita bisa berdikari dari garam, maka kita bisa berdikari dari apa pun,” tutup Rachmat.
SUMBER: ANTARA
#SwasembadaGaram #PrabowoSubianto #Bappenas #NTT #PTGaram #KedaulatanPangan #EkonomiMaritim #IndonesiaMaju
