Kabar baik datang bagi jutaan pelanggan PLN. Pemerintah memastikan tarif listrik tidak akan naik hingga Desember 2025, meski hitungan di atas kertas seharusnya sudah ada ruang kenaikan.
Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, di Jakarta. Ia mengaku keputusan ini diambil demi melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
“Secara akumulasi parameter makro, tarif listrik semestinya naik. Tapi pemerintah menahan agar masyarakat dan dunia usaha tetap tenang,” kata Tri.
Kebijakan tersebut merujuk pada aturan penyesuaian tarif yang biasanya dihitung setiap tiga bulan, dengan mengacu pada kurs rupiah, inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan harga batubara acuan (HBA). Tahun ini, angka-angka itu bergerak naik. Namun pemerintah memilih strategi berbeda: menahan tarif agar tidak jadi beban tambahan di dapur rumah tangga maupun pabrik.
Tak hanya untuk pelanggan nonsubsidi, tarif bagi kelompok miskin, sosial, hingga pelaku UMKM juga tidak berubah. Subsidi tetap berjalan sebagaimana biasanya.
“Listrik harus tetap andal, terjangkau, dan adil. Stabilitas ini penting bagi semua,” ujar Tri.
Pemerintah terakhir kali melakukan penyesuaian tarif pada 2022 untuk pelanggan besar, termasuk rumah tangga berdaya 3.500 VA ke atas dan instansi pemerintah. Untuk golongan lain, terakhir disentuh pada 2020.
Meski tarif ditahan, pemerintah dan PLN memastikan agenda besar tetap jalan. Pembangunan infrastruktur kelistrikan terus dikebut, sambil memperluas akses di daerah. Selain itu, upaya transisi energi—dari fosil ke sumber terbarukan—tak akan berhenti.
“Tarif tetap, tapi program menuju energi bersih harus lanjut. Justru ini kesempatan menjaga keseimbangan,” kata Tri.
Keputusan ini dipandang sebagai langkah politik-ekonomi yang cermat. Di tengah ketidakpastian global, stabilitas harga listrik akan membantu menahan inflasi, menjaga iklim usaha, sekaligus menjadi penanda bahwa pemerintah memilih berpihak pada masyarakat.
