Ini Tahapan Pemilihan Wapres Baru Usai Gibran Dikabarkan Mundur

Fokus, Hukum, Nasional38 Dilihat

Jakarta – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan soal langkah berikutnya dalam sistem ketatanegaraan. Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dan kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie pada Rabu (11/11/2026). Namun, Istana belum merilis pernyataan resmi atas surat tersebut.

Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan

Menurut penjelasan Detik, UUD 1945 membedakan dua jalur. Tahapan jika Wapres mundur atau berhenti sendiri tidak sama dengan proses pemakzulan atau pemberhentian. Karena Gibran disebut mundur, yang berlaku adalah mekanisme pengisian kursi yang kosong.

Urutan tahapan di MPR

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3, prosesnya berjalan sebagai berikut:

  • Kursi Wapres dinyatakan kosong, lalu MPR menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres baru. (detik)
  • Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
  • Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan di sidang paripurna sebelum pemilihan dilakukan.
  • MPR memilih satu dari dua calon, dan peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres.

Aturan juga mengantisipasi hasil seri. Jika suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Bila hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari dua calon. Tahap terakhir adalah pelantikan Wapres terpilih oleh MPR.

Penjelasan Yusril

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan mekanisme ini di Istana, Selasa (10/11). Menurutnya, bila Presiden tidak menolak, harus ada pernyataan tertulis dari Wapres yang ditujukan kepada MPR, lalu MPR bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan. MPR kemudian menyurati Prabowo agar mengajukan dua calon pengganti beserta berkas persyaratannya.

Yusril menyebut pemilihan digelar dalam 60 hari sejak MPR menerima surat dari Presiden. Perlu dicatat, UUD 1945 sendiri menghitung batas 60 hari dari kekosongan jabatan, sehingga redaksi sebaiknya memastikan titik hitungnya.

Status Gibran masih menunggu kepastian

Hingga kini, kabar pengunduran diri bersumber dari konfirmasi Budi Arie, bukan dari Istana atau Gibran. Belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai sikap final dan tindak lanjut atas surat tersebut. Karena itu, tahapan di atas baru berlaku setelah pengunduran diri dinyatakan sah dan MPR menetapkan kekosongan jabatan.

Kabar ini muncul setelah Gibran pada Selasa (10/11) menyampaikan niat mundur dalam pertemuan 2,5 jam dengan Prabowo. Polemik bermula dari putusan MK dan MA soal surat penyetaraan SMA miliknya. Publik kini menanti kepastian status Gibran serta siapa dua nama yang nantinya diusulkan Presiden.

#Gibran #GibranMundur #WapresGibran #MPR #UUD1945 #Prabowo #Yusril #PemilihanWapres #BeritaTerkini #PolitikIndonesia