JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar yang beredar luas di media sosial soal penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam, sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bantahan ini disampaikan Prasetyo saat ditemui di kawasan Jakarta Convention Center, Minggu, 23 Agustus 2026.
Prasetyo menegaskan kabar tersebut sepenuhnya tidak berdasar dan menyebutnya sekadar isu yang sempat ramai diperbincangkan warganet, tanpa ada sumber jelas yang mendasarinya. Ia menjelaskan bahwa memang benar seluruh pihak, termasuk kalangan swasta, diminta ikut membantu upaya pemadaman, namun posisi koordinator resmi tetap dipegang pejabat pemerintah, bukan pengusaha maupun pihak di luar struktur negara.
Lebih lanjut, Prasetyo memaparkan bahwa pemerintah pusat sejatinya telah membentuk struktur penanganan resmi dengan menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mengawal wilayah terdampak secara spesifik. Skema pembagian tugas ini mencakup empat provinsi utama di Kalimantan, dengan sejumlah menteri koordinator serta petinggi TNI turut dilibatkan. Ia menegaskan pembagian wilayah tersebut tidak berarti pejabat yang ditugaskan hanya bertanggung jawab pada satu titik kebakaran saja, melainkan tetap bersinergi menangani seluruh wilayah terdampak secara menyeluruh.
Langkah tegas pemerintah ini menyusul kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, guna memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memimpin rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, serta jajaran TNI-Polri. Presiden turut mengerahkan sejumlah petinggi militer dan kepolisian untuk memimpin langsung penanganan di lapangan per provinsi, termasuk Panglima TNI dan Kapolri untuk Kalimantan Barat, serta Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakapolri untuk Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan Abdul Muhari pada Sabtu, 22 Agustus 2026, total luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan area terdampak terluas, mencapai 38.310 hektare, dengan pengerahan lebih dari sepuluh ribu petugas gabungan untuk memadamkan api di lapangan.
Selain penanganan di lapangan, Presiden turut menegaskan pentingnya aspek penegakan hukum tidak diabaikan dalam menangani bencana karhutla ini. Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses investigasi diminta ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku, sejalan dengan langkah kepolisian yang telah menetapkan puluhan tersangka dalam berbagai kasus terkait pembakaran lahan di sejumlah wilayah terdampak.
Bantahan resmi Istana ini diharapkan dapat meredam kesimpangsiuran informasi di ruang digital, sekaligus menegaskan bahwa struktur komando penanganan bencana karhutla tetap berada sepenuhnya di bawah kendali institusi resmi pemerintah, bukan pihak swasta mana pun, meski partisipasi seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha tetap terbuka lebar dalam mendukung upaya pemadaman.
#Karhutla #HajiIsam #IstanaKepresidenan #PrabowoSubianto #PrasetyoHadi #BNPB #KalimantanBarat #Kebakaran #TNIPolri #BeritaNasional
