Jakarta – Ketua MPR RI periode ke-15 sekaligus mantan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyoroti pentingnya menjaga fungsi pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah tetap berjalan normal, meski banyak daerah tengah dihimpit keterbatasan anggaran. Dalam catatan politiknya, Bamsoet menekankan bahwa tugas pokok pemerintah daerah tidak boleh lumpuh dengan alasan apa pun, termasuk minimnya kas daerah, karena hal itu berpotensi mengganggu citra positif bangsa di mata masyarakat maupun dunia internasional.
Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi riil yang dialami ratusan pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Berdasarkan data resmi, alokasi TKD tahun ini ditetapkan sebesar Rp650 triliun, turun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga membuat sekitar 490 dari total 552 pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengakui pihaknya telah memetakan hampir seluruh daerah yang berpotensi kesulitan membayar gaji pegawai maupun operasional minimum hingga akhir tahun. Ia menegaskan keputusan pencairan dana tambahan tetap menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Kabar baiknya, kondisi ini kini sudah menemukan titik terang. Kementerian Keuangan memastikan telah menyalurkan dana tambahan senilai Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah tersebut pada Jumat, 7 Agustus 2026, guna memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa skema tambahan dana atau top up ini merupakan opsi terakhir setelah pemerintah daerah terlebih dulu diminta melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap ASN maupun pegawai daerah bukan solusi yang tepat untuk mengatasi tekanan fiskal ini.
Dalam catatannya, Bamsoet turut menyoroti dampak nyata dari keterbatasan anggaran daerah, termasuk sejumlah pemerintah kabupaten yang tak mampu memperbaiki infrastruktur rusak seperti jalan dan jembatan. Ia mencontohkan fenomena kemandirian warga yang muncul sebagai respons, seperti urunan dana lebih dari Rp1 miliar oleh warga Bener Meriah, Aceh, hingga gotong royong warga di sejumlah kabupaten Jawa Tengah seperti Brebes, Grobogan, dan Pekalongan untuk memperbaiki jalan rusak secara swadaya.
Bamsoet juga mengingatkan pentingnya percepatan proses rekonstruksi wilayah terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun untuk menjalankan lebih dari 11.500 program prioritas pemulihan infrastruktur dan permukiman warga di kawasan bencana tersebut.
Bamsoet menutup catatannya dengan menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami dan didukung publik, sepanjang tidak mengorbankan fungsi dasar pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk lebih bijak dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran ke depan.
#TransferKeDaerah #KrisisFiskalDaerah #BambangSoesatyo #GajiASN #KementerianKeuangan #PurbayaYudhiSadewa #TitoKarnavian #PelayananPublik #APBD #BeritaPolitik
