Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of Mubarok Institute
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengintensifkan operasi pemberantasan mafia pangan, mafia hutan, dan mafia migas sepanjang 2024 hingga 2026, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan sosial-ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa penindakan periode ini menyasar jaringan yang jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Berbeda dari periode sebelumnya, penindakan sepanjang 2024–2026 menyasar jaringan kartel, manipulator stok, permainan harga, oknum pejabat, hingga perambah hutan dan konglomerat sawit, dengan 260 kasus dilimpahkan ke aparat hukum. Ia menegaskan operasi tidak pandang bulu, bahkan menyasar internal kementeriannya sendiri. Sebanyak 11 pejabat Eselon II Kementan telah dijatuhi sanksi, sebagian di antaranya kini berstatus buron.
Di sektor perberasan, Satgas Pangan mencatat hasil signifikan. Sebanyak 39 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 38 perkara dugaan penyimpangan, dengan estimasi kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp169 triliun akibat manipulasi beras fortifikasi dan beras premium. Amran menyebut langkah ini murni sebagai bentuk perlindungan konsumen. “Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat,” katanya.
Selama 2024–2025 saja, Kementerian Pertanian mencatat 94 kasus yang ditangani, terdiri dari 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta tiga kasus melibatkan oknum internal, dengan total 77 tersangka ditetapkan dan lebih dari dua ribu izin distributor pupuk bermasalah dicabut. Amran menegaskan arahan tersebut datang langsung dari kepala negara. “Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main,” ujarnya.
Di sektor kehutanan, hasil penertiban lahan mencapai skala historis. Pada Mei 2026, Presiden Prabowo secara langsung menyaksikan penyerahan dana penyelamatan negara di Kejaksaan Agung. Total dana Rp10,2 triliun diserahkan bersama penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektare oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Prabowo menyebut acara tersebut sebagai bagian dari rangkaian penyelamatan aset negara yang berulang. “Ini sudah acara yang kesekian kali, keempat kali, dengan total penyerahan kurang lebih Rp40 triliun,” ujar Prabowo.
Sektor migas turut menjadi sasaran. Kejaksaan RI mencatat kerugian negara akibat penyelundupan dan pengoplosan BBM ilegal mencapai ratusan triliun rupiah, sementara pemberantasan judi online serta penanganan korupsi lintas sektor turut menyumbang pemulihan keuangan negara dalam jumlah besar sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026.
Para pengamat menilai konsistensi penindakan ini krusial karena sektor pangan dan energi merupakan lini pertahanan utama saat rantai pasok global bergejolak. Ketika kartel menguasai distribusi komoditas strategis, inflasi dan ketergantungan impor akan langsung membebani masyarakat bawah. Sebaliknya, dana hasil penertiban dan pemulihan kerugian negara berpotensi dialihkan untuk modernisasi pertanian, hilirisasi industri, dan penguatan jaring pengaman sosial.
Ke depan, keberlanjutan operasi ini akan menjadi ujian nyata bagi konsistensi pemerintah dalam membongkar jaringan yang telah mengakar puluhan tahun, sekaligus penentu apakah kekayaan sumber daya Indonesia benar-benar dapat dinikmati rakyatnya secara adil.
#MafiaPangan #MafiaHutan #MafiaMigas #PrabowoSubianto #KetahananPangan #PemberantasanKorupsi #SatgasPangan #KedaulatanEkonomi #BeritaEkonomi #IndonesiaMaju
