Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Guru di Atas Khidmah Kebangsaan Nahdlatul Ulama

Ekonomi, Hukum, Nasional412 Dilihat

Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of Mubarok Institute

Forum paling bergengsi organisasi Islam terbesar dunia mendadak berubah menjadi panggung pengungkapan skandal ekonomi nasional terbesar sepanjang sejarah. Di hadapan sekitar 1.500 ulama dan kiai sepuh dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026), Presiden Prabowo Subianto membeberkan angka yang mencengangkan: kekayaan Indonesia senilai USD 908 miliar atau setara Rp 15.000 triliun menguap keluar negeri dalam 34 tahun terakhir.

Laporan Palsu Pengusaha: Jual 1.000 Ton Lapor 500 Ton

Prabowo menyoroti praktik under invoicing atau laporan palsu nilai ekspor sebagai penyebab utama kebocoran kekayaan negara. “Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi USD 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun,” ucap Prabowo.

Kepala Negara menambahkan, kebocoran anggaran Indonesia saat ini dihitung para ahli mencapai sekitar USD 150 miliar atau Rp 2.500 triliun per tahun.

Jawaban atas Pertanyaan yang Selama Ini Menggantung

Prabowo secara tegas menghubungkan kebocoran itu dengan nasib guru dan aparatur sipil negara. “Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya nggak ada,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini menjawab ironi yang selama ini menghantui dunia pendidikan Indonesia: negara kaya sumber daya alam namun guru honorer masih bergaji di bawah standar kelayakan hidup.

18 Bulan Bergerak: 5 Juta Hektare Sawit Ilegal dan 240 Anak BUMN Dilikuidasi

Presiden mengklaim dalam 18 bulan masa kepemimpinannya pemerintah telah mengambil alih kembali lebih dari 5 juta hektare lahan sawit ilegal di hutan lindung dan menutup ratusan tambang ilegal tanpa izin yang merugikan negara ratusan miliar per bulan. Seribu lebih perusahaan BUMN yang membebani kas negara dan kerap menjadi tempat persembunyian praktik korupsi juga dievaluasi.

NU Disebut Benteng Terakhir Kedaulatan Bangsa

Di depan 1.500 undangan Prabowo juga menegaskan ikatan emosionalnya dengan NU, mengisahkan masa kecilnya bertetangga dengan keluarga KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jakarta. “NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam kondisi sulit. Warga NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara,” tegasnya.

Hadir mendampingi Presiden sejumlah pejabat tinggi negara antara lain Menko AHY, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Janji Tanpa Kompromi

Menutup pidatonya Prabowo menegaskan dana yang diselamatkan dari kebocoran akan dialihkan langsung untuk program kerakyatan termasuk perbaikan puluhan ribu sekolah dan madrasah, pembangunan jalan desa, peningkatan produksi pangan, hingga kelanjutan program MBG. “Pemerintah saya yakin berada di jalan yang benar, di jalan kebenaran, kejujuran, dan mempertahankan kepentingan rakyat. Saya tidak akan kompromi satu rupiah pun,” pungkasnya.

Kini pertanyaannya tidak lagi soal siapa yang bersalah atas bocornya Rp 15.000 triliun itu, melainkan apakah janji perbaikan gaji guru akan benar-benar terealisasi sebelum Muktamar NU ke-35 digelar Agustus mendatang.

#MunasNUBangkalan

#PrabowoBongkarKebocoran

#Rp15000Triliun

#UnderInvoicing

#GajiGuruTakNaik