Catatan Oleh : HM Iqbal Miad, MS, Pemimpin Umum
Di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan skala prioritas pengelolaan anggaran negara. Program-program baru yang lahir di luar struktur kementerian teknis dinilai menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk proyek strategis jangka panjang.
Program Baru di Luar Tupoksi Kementerian
Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional, Koperasi Desa Merah Putih di luar Kementerian Koperasi, Sekolah Rakyat di luar Kemendikdasmen, serta Rumah Rakyat yang bersinggungan dengan tupoksi Kementerian PUPR dan BUMN seperti Perumnas dan PP memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa program-program ini tidak dijalankan melalui kementerian teknis yang sudah ada?
Kritik yang sama pernah dialamatkan kepada program perumahan era sebelumnya. BTN sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan rakyat justru tercatat mengalami tekanan berat akibat dugaan tata kelola yang buruk di penghujung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sebuah warisan yang belum tuntas diperbaiki hingga kini.
IKN: Proyek Mercusuar yang Mangkrak
Ibu Kota Nusantara menjadi simbol paling gamblang dari kegagalan perencanaan infrastruktur nasional. Dua tahun setelah groundbreaking yang penuh kemegahan, kawasan inti pemerintahan masih jauh dari layak huni. Infrastruktur dasar belum siap, BUMN penjamin proyek menanggung beban berat, dan realisasi pemindahan aparatur sipil negara terus mundur dari target semula.
Dana yang tersedot ke IKN yang seharusnya bisa diarahkan ke hilirisasi energi produktif kini menjadi salah satu faktor yang mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.
Blok Masela dan Migas Aceh: Potensi Raksasa yang Tertidur
Sementara anggaran mengalir ke program-program konsumtif, dua proyek energi paling strategis Indonesia justru berjalan di tempat.
Blok Masela di Maluku dengan cadangan gas terbesar di Indonesia Timur masih menunggu kepastian skema pengembangan kilang dan tangki timbun terintegrasi yang hingga kini belum juga terwujud. Padahal proyek ini berpotensi menciptakan ratusan ribu lapangan kerja permanen dan mendatangkan devisa jangka panjang.
Di Aceh, potensi migas yang disebut-sebut sebanding dengan Freeport di sektor tambang emas justru belum digarap secara optimal. Freeport sendiri menjadi pelajaran pahit: kekayaan mineral Indonesia dieksploitasi selama puluhan tahun oleh pihak asing Amerika Serikat kemudian Kanada sebelum mayoritas saham akhirnya dikuasai Indonesia sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Catatan Penutup
Keberanian menata ulang prioritas anggaran adalah ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan ekonomi Indonesia. Hilirisasi tambang, migas, dan energi baru terbarukan bukan sekadar agenda ekonomi, ia adalah fondasi kedaulatan bangsa yang tidak bisa terus-menerus ditunda demi program yang dampaknya lebih terasa di berita daripada di lapangan.
