Jakarta – Di balik gegap gempita penandatanganan perjanjian investasi bernilai ratusan triliun rupiah, seorang pelaku usaha Jepang yang bertahun-tahun berkecimpung di Indonesia mengungkap kenyataan yang jarang disorot: sebagian besar nota kesepahaman alias MoU itu tak pernah berujung pada proyek nyata.
CEO perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia dan Jepang, Yutaka Tokunaga, dalam tulisannya yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026, mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi setelah berbagai MoU ditandatangani antara pemerintah, perusahaan besar, dan investor Jepang di Indonesia. Menurutnya, upacara penandatanganan kerap mendapat sorotan besar, namun perkembangan proyek setelahnya nyaris tak terdengar.
Tokunaga menjelaskan bahwa secara internasional, MoU pada dasarnya hanyalah kesepakatan awal dengan kekuatan hukum terbatas. Fungsinya adalah membangun hubungan dan mempersiapkan kontrak yang lebih konkret. Dengan kata lain, MoU seharusnya menjadi titik awal, bukan tujuan akhir.
Namun di Indonesia, khususnya pada proyek yang melibatkan pemerintah, penandatanganan MoU sering diperlakukan sebagai pencapaian tersendiri. Setelah ditandatangani, berita dipublikasikan, foto tersebar di media sosial, dan kegiatan dihitung sebagai prestasi lembaga atau pejabat terkait.
Tokunaga mengidentifikasi akar masalahnya: perbedaan ekspektasi antara kedua pihak. Perusahaan Jepang umumnya memandang MoU sebagai langkah menuju implementasi nyata dengan target, jadwal, dan pengembalian investasi yang terukur. Sementara sebagian mitra lokal lebih menekankan membangun hubungan, membuka peluang masa depan, atau meraih nilai politis dari kerja sama tersebut. Perbedaan tujuan ini sering baru terasa setelah MoU ditandatangani.
Ia juga menyoroti bahwa banyak proyek bisa berjalan hingga tahap Proof of Concept atau proyek percontohan. Namun ketika memasuki tahap implementasi penuh, berbagai hambatan mulai muncul seperti persetujuan anggaran, proses pengadaan, birokrasi, dan dinamika internal organisasi. Akibatnya proyek yang semula menjanjikan akhirnya terhenti.
Kritik Tokunaga relevan dengan kondisi terkini. Saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Tokyo pada Maret 2026, Indonesia dan Jepang menyepakati 10 MoU dan perjanjian kerja sama dengan total nilai US$22,6 miliar atau sekitar Rp384,2 triliun.
Namun anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan hal yang sama. “Hambatannya adalah di lapangan,” kata Gobel. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kemudahan investasi dan penyesuaian regulasi agar implementasi dapat berjalan optimal.
Dalam kasus nyata, sebuah perusahaan manufaktur Jepang pernah mengalami proses perizinan pendirian pabrik di Indonesia yang memakan waktu hingga 18 bulan dengan biaya yang tidak terduga, mengakibatkan penundaan proyek dan pembengkakan biaya investasi.
Pemerintah tampaknya mulai merespons. Presiden Prabowo pada 5 Juni 2026 resmi mengesahkan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) guna mempercepat perluasan akses pasar ekspor dan memperkuat investasi manufaktur Jepang di Indonesia.
Namun pada akhirnya keberhasilan realisasi investasi akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan keberanian memangkas birokrasi. Jika gagal, forum bisnis besar hanya akan menjadi catatan panjang daftar janji investasi yang tak pernah terwujud.
#MOUIndonesiaJepang #InvestasiJepang #YutakaTokunaga #BirokrasiIndonesia #RealisasiMOU #ForumBisnisJepang #IJEPA #InvestasiRI #PrabowoPMJepang #KerjasamaEkonomi #HambatanInvestasi #MagnetInvestasi #EkonomiIndonesia #JapanIndonesia #KepastianHukum
