ROTE NDAO, NTT —Rencana kunjungan kerja pejabat tinggi negara ke beranda paling selatan Indonesia dipastikan tidak akan berjalan mulus tanpa riak penolakan. Kelompok gerakan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus secara tegas menyuarakan aksi boikot dan penolakan keras atas agenda peresmian mega proyek Tambak Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Manuver penolakan ini bukan tanpa alasan. Di balik klaim pemerintah pusat bahwa proyek raksasa tersebut akan menjadi tonggak swasembada garam nasional dan mendongkrak roda perekonomian lokal, elemen mahasiswa justru mencium adanya aroma ketimpangan struktural dan potensi ancaman serius terhadap ekologi serta hajat hidup masyarakat pesisir Rote.
Pertanyaan kritis pun mencuat: Untuk siapa sebenarnya proyek bernilai triliunan rupiah ini dibangun? Benarkah demi kesejahteraan rakyat, atau sekadar memuluskan karpet merah bagi hegemoni korporasi raksasa?
Mengupas Akar Penolakan: Mengancam Ruang Hidup Petani Tradisional
Berdasarkan data dan investigasi lapangan yang disuarakan oleh para aktivis, proyek Tambak Garam Nasional di Rote Ndao dinilai cacat prosedur sejak awal, terutama minimnya pelibatan bermakna (meaningful participation) dari masyarakat adat dan petani garam lokal.
Perwakilan dari aliansi Cipayung Plus NTT membeberkan bahwa ekspansi lahan tambak skala industri ini berpotensi besar menggusur lahan-lahan produktif milik warga yang telah dikelola secara tradisional selama berpuluh-puluh tahun.
“Kami berdiri di sini untuk menyatakan sikap tegas: menolak peresmian Tambak Garam Nasional oleh Gibran. Proyek ini hadir dengan narasi pembangunan, tetapi realitasnya di lapangan justru berpotensi meminggirkan dan merampas ruang hidup petani garam tradisional. Ini bukan proyek kerakyatan, ini adalah bentuk monopoli ruang pesisir berkedok proyek strategis!” tegas salah satu koordinator lapangan aksi Cipayung Plus dalam konsolidasi gerakan yang digelar baru-baru ini.
Lebih lanjut, aliansi ini menyoroti bahwa alih fungsi lahan pesisir menjadi tambak industri berskala masif akan merusak ekosistem mangrove dan biota laut yang selama ini menjadi jaring pengaman pesisir Rote. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari proyek ini pun didesak untuk dibuka secara transparan kepada publik guna diaudit oleh pihak independen.
Menuntut Solusi Berbasis Pemberdayaan, Bukan Sentralisasi Proyek
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari berbagai organisasi pergerakan ekstra-kampus (seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan PMII) ini tidak hanya mengkritik tanpa memberikan jalan keluar. Dalam tuntutannya, Cipayung Plus mendesak pemerintah pusat untuk mengubah paradigma pembangunan di NTT.
Alih-alih mengundang investor kakap untuk memonopoli produksi garam, pemerintah seharusnya melakukan intervensi teknologi, pemberian subsidi silang, dan pendampingan akses pasar bagi para petambak garam lokal.
“Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan swasembada garam, solusinya adalah memberdayakan petambak lokal dengan teknologi modern dan kepastian harga, bukan dengan membiarkan korporasi besar mengokupasi tanah mereka. Kehadiran pejabat negara untuk meresmikan proyek yang sarat konflik agraria hanya akan melukai hati rakyat NTT,” papar perwakilan tersebut dengan nada tajam.
Ujian Kritis bagi Pemerintah Pusat
Gelombang protes di Rote Ndao ini menjadi alarm peringatan sekaligus batu ujian bagi pemerintahan di Jakarta, khususnya bagi Gibran Rakabuming Raka dalam merespons gejolak di akar rumput.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun pemerintah daerah terkait eskalasi penolakan dari Cipayung Plus ini. Aparat keamanan setempat dilaporkan telah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi potensi benturan fisik menjelang hari ‘H’ peresmian.
Insiden ini kembali membuka ruang diskursus yang lebih luas terkait dilema Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Indonesia Timur. Akankah suara mahasiswa dan jerit petani lokal ini didengar hingga ke meja birokrasi pusat, ataukah proyek ambisius ini akan tetap berjalan dengan menggilas aspirasi masyarakat adat di beranda selatan Nusantara? Publik kini menunggu kejelasan sikap negara.
