Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan produksi minyak nasional dengan memanfaatkan potensi puluhan ribu sumur minyak masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, sumur masyarakat berpeluang besar menjadi salah satu penopang utama target lift minyak nasional di tengah menurunnya produksi dari lapangan migas tua dan ketidakpastian energi global.
Djoko mengatakan pemerintah punya sistem baru dalam pengelolaan kesejahteraan rakyat ini, yang bertujuan untuk masuk ke dalam lingkaran resmi dan menyatu dengan KKKS dan Pertamina. Menurut dia, proses legalisasi dan penataan tata kelola merupakan langkah penting untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengelola sumur tradisional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 20 ribu hingga 30 ribu sumur masyarakat yang telah diinventarisasi pemerintah dan berpotensi meningkatkan mengangkat minyak nasional. Sumur tersebut sebagian besar berada di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi, namun potensi serupa juga terdapat di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Djoko berpendapat bahwa jika satu sumur masyarakat dapat menghasilkan rata-rata tiga hingga 25 barel minyak setiap hari, maka total dari semua sumur tersebut dapat mencapai antara 90.000 hingga 100.000 barel per hari. Jumlah ini cukup besar untuk membantu kita mencapai tujuan nasional, yang sulit dicapai akhir-akhir ini karena ladang-ladang tua tidak menghasilkan produksi sebanyak dulu.
Menurutnya, menjaga sumber daya air saat ini dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan energi negara, bukan sekedar hal sampingan. Djoko menyebutkan bahwa sumur masyarakat bisa menjadi tulang punggung baru ekstraksi minyak dan gas jika dikelola dengan cerdas dan aman, serta sejalan dengan sistem pemerintah.
Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak dalam pembentukan daerah, seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, koperasi, BUMD, serta perbankan. PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri disebut siap mendukung pembiayaan transaksi penjualan minyak rakyat agar pendistribusian minyak rakyat dapat berjalan lebih legal dan transparan.
Dalam rencana yang sedang kami kerjakan, masyarakat akan menjual minyaknya ke Pertamina atau KKKS dengan harga yang ditentukan berdasarkan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Produksi sumur masyarakat juga akan diperhitungkan dalam produksi nasional. Tujuan pemerintah adalah menghentikan meluasnya penjualan dan penyulingan minyak ilegal tanpa izin yang diperlukan, terutama di daerah penghasil minyak tradisional.
Upaya untuk melegalkan sumur rakyat juga mendapat dorongan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada kerjasama tim dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada koperasi, usaha kecil, dan kelompok masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur-sumur kecil tersebut, namun tetap memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan yang baik.
Pemerintah dan aparat keamanan semakin memperketat permainannya, tidak hanya dengan melihat produksinya namun juga menindak pengeboran ilegal, distribusi BBM tanpa izin, dan kilang tradisional tanpa izin yang nyata-nyata menimbulkan bahaya kebakaran dan ancaman terhadap lingkungan. Dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi antara SKK Migas, KKKS, TNI dan Polri terus diperkuat agar penataan sumur rakyat dapat berjalan tanpa mengganggu keamanan wilayah penghasil migas.
Di tengah ketegangan politik global dan risiko ketidakstabilan pasokan energi di tingkat dunia, pemerintah melihat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energinya dengan memanfaatkan sumur-sumur lokal. Langkah ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah kaya minyak dan mengurangi kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan minyak dan gas dari luar negeri.
